JAKARTA - Partai Demokrat menyarankan agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) segera menarik kadernya yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II jika memang berniat keluar dari Setgab Koalisi.
PKS sendiri terkesan santai saat disinggung terkait hal tersebut. Sebab, PKS berkeyakinan bahwa kewenangan untuk menunjuk dan memberhentikan menteri ada pada presiden.
"Menteri itu kan urusan SBY, terlalu naif lah. Menteri itu kecil lah bagi kita," kata Anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/5/2013).
Untuk saat ini, partai berbasis Islam itu akan terlebih dahulu fokus terhadap penyikapan atas rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sebelum memutuskan langkah selanjutnya di koalisi.
"Kita bahas BBM satu persatu dulu lah. Kita akan beri pandangan fraksi mengenai BBM dulu," tegas Refrizal.
Sebelumnya, Partai Demokrat mempersilakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk segera menarik kadernya yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II jika memang berniat untuk keluar dari Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf menuturkan, jika kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan terganggu dengan keluarnya PKS dari Setgab Koalisi.
"Pemerintahan enggak akan terganggu kalau PKS keluar. Kalau memang mau mundur ya ambil, tarik saja menterinya. Kalau ada yang merasa tidak nyaman, kalau terus keluar saya pikir Pak SBY juga masih punya orang-orang terbaik," kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/5/2013) kemarin.
(Rizka Diputra)