DPTP PKS Kaji Etika Keluar dari Partai Koalisi

JAKARTA - Apa yang PKS dapatkan selama berkoalisi dengan pemerintahan selama ini? Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS yang akan mengkaji lebih dalam soal kontrak koalisi yang telah ditandangani bersama. Apakah nantinya PKS keluar atau tetap bergabung tergantung keputusan DPTP.  
 
Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menjelaskan, secara prinsip koalisi itu ditandatangani bersamaan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan mitra partai koalisi. Dimana kata dia, dalam dokumen tersebut disepakati banyak hal, termasuk etika berkoalisi.
 
"Dan ini bagian, bagian DPTP harus mengkaji lebih objektif. Apakah kita perlu di koalisi atau di luar koalisi sesuai realita di lapangan dan dikaji DPTP. Dalam hal ini Majelis Syuro telah menyerahklan kepada DPTP," kata HNW kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis (23/5/2013).
 
Dia sendiri tidak mau berkomentar, apa yang didapat selama berkoalisi selama setahun ini. "Itu saya tidak bisa sampaikan karena saya akan melampaui kewenangan DPTP," jelasnya.
 
DPTP sendiri, lanjut HNW juga diberikan tugas oleh Majelis Syuro untuk memutuskan seluruh perkembangan yang ada, termsuk masalah APBN Perubahan, juga kondisi sosial ekonomi, politik di masyrakat. DPTP ini terdiri dari Ketua Majelis Syuro, Ketua DPP, Sekjen, Bendahara, Ketua Dewan Syariah, dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai.

(Misbahol Munir)