Kasus Kekerasan Marak, Prestasi Pemerintah SBY Bersifat Semu

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) direncanakan akan menerima penghargaan World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation (ACF) pada akhir Mei mendatang.

Penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya perdamaian dan penanganan konflik sosial di Indonesia.

Namun, pemberian award tersebut menuai pro dan kontra berbagai kalangan di dalam negeri. Maraknya kasus kekerasan maupun intoleransi antar umat beragama yang kental nuansa diskriminasi belakangan ini menjadi alasan SBY tidak pantas menerima penghargaan itu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Amanat nasional (PAN) Hubungan Luar Negeri Bara Hasibuan mengatakan, penolakan terhadap penghargaan itu semakin menunjukkan bahwa masalah intoleransi merupakan sesuatu yang serius dan tidak bisa dipungkiri.

Jika presiden ingin tetap menerima penghargaan tersebut, kata Bara, maka ia harus menjadikan itu sebagai tanggung jawab untuk menunjukkan leadership yang lebih tegas dan hands-on soal intoleransi dan kekerasan agama.

"Salah satu manifestasi dari perbaikan leadership itu adalah penegasan langsung dari presiden bahwa pemerintah tidak akan mentolerir segala tindakan kekerasan atas kelompok apapun. Dan tentu saja upaya tersebut diperkuat dengan aksi nyata dalam memberikan proteksi terhadap hak-hak dan kehidupan setiap golongan, termasuk kelompok minoritas," tegas Bara dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/5/2013).

Dijelaskan Bara, prasyarat tegaknya demokrasi ialah ketika sudah terlindunginya hak-hak setiap golongan. Inilah yang kemudian sejalan dengan konstitusi dan karakteristik bangsa kita yang majemuk. Keberagaman yang ada sejatinya menjadi kekuatan bangsa, bukan justru menjadi sumber kelemahan.

“Kemajemukan Indonesia adalah identitas dan sudah menjadi tradisi bangsa selama ratusan tahun. Bahkan Indonesia dibangun di atas pondasi kemajemukan baik dari segi etnik, agama dan budaya. Hal inilah yang membedakan Indonesia dengan bangsa lain di dunia,” urainya.

Dia mengingatkan intoleransi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas berpotensi menodai legacy dan record pemerintahan SBY-Boediono. "Seharusnya legacy pemerintahan SBY bukan hanya soal kemajuan ekonomi, tetapi juga penguatan konsolidasi demokrasi di Indonesia," katanya.

Jika di  akhir pemerintahan SBY terdapat berbagai keberhasilan di bidang ekonomi akibat pertumbuhan yang signifikan lanjut Bara, namun tindakan intoleransi dan kekerasan terus terjadi, maka keberhasilan maka hal itu bersifat semu alias tidak ada artinya.

"Kita menginginkan Indonesia yang bukan hanya kuat secara ekonomi, tapi juga yang Demokrasinya matang, dimana hak-hak setiap golongan dilindungi," jelas Bara.

(Rizka Diputra)