Demokrat Ingin PKS Jaga Komitmen Koalisi

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengingatkan agar Partai Keadilan Sejahtera menjaga komitmen koalisi dengan pemerintah hingga 2014. Dia meminta kasus suap impor daging sapi tidak dijadikan alasan bagi partai yang dipimpin Anis Matta itu keluar dari koalisi.

"Kebersamaan kita di koalisi itu berakhir di 2014. Koalisi dengan pemerintah itu suka rela dan tentu dengan komitmen," kata Ramadhan saat dihubungi Okezone, Kamis (23/5/2013).

Ramadhan mengaku tidak mau turut campur dengan masalah di tubuh PKS. Namun, dia mengimbau agar PKS segera menyelesaikan masalah mereka tanpa harus keluar dari koalisi.

"Kami dari Demokrat tentu tidak mau campur tangan terhadap PKS. Tapi, saya mengimbau agar masalah ini diselesaikan secara internal. Tidak usah dihubungkan dengan Demokrat, SBY, dan Setgab (Sekretariat Gabungan)," ungkap Ramadhan.

Sebelumnya, PKS mengancam keluar dari Sekretariat Gabungan karena kasus hukum yang membelit mantan presidennya, Luthfi Hasan Ishaaq. Luthfi diketahui sedang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima Rp 1 miliar dari PT Indoguna Utama karena bersedia menjadikan perusahaan ini sebagai importir daging sapi di Kementerian Pertanian.

Namun, menurut Ramadhan, kasus yang menjerat Luthfi itu murni masalah hukum. Dia menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sama sekali tidak terkait dengan masalah tersebut.

"Saya kira itu masalah hukum dan tanpa harus merasa kecewa terhadap SBY. Karena tidak ada kaitannya antara SBY dengan kasus-kasus yang ada. SBY tidak pernah melakukan intervensi dengan kasus apapun," tegas Ramadhan.

Ramadhan menambahkan, KPK merupakan institusi penegak hukum yang bebas dari campur tangan Istana. "Dari pada menuding bahwa ini konspirasi, sengaja menghancurkan partai, lebih baik PKS siapkan bukti-bukti untuk diuji di Pengadilan nanti," ungkapnya.

(Tri Kurniawan)