JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa kali berbeda pendapat dengan anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi, tak terkecuali dengan Partai Golkar. Hal tersebut dinilai adalah wajar.
"Kadang kala Golkar harus bersifar kritis. Kawan seiring tidak otomatis patuh. Golkar sendiri belum ada rencana untuk mengevaluasi keberadaan di Setgab," kata Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (24/5/2013).
Priyo mengatakan wajar jika PKS membuka peluang untuk keluar dari koalisi, jika memang telah terjadi ketidaksepahaman lagi dengan Setgab. Namun dia mengaku akan kehilangan jika memang PKS memutuskan keluar dari Setgab.
"Selama ini PKS menjadi kawan seiring kita di parlemen. Kita sering disamakan dalam ide-ide pembaharuan. Kalau PKS keluar sudah tentu kami kehilangan. Ini sebuah perjalanan politik yang biasa-biasa saja," sambungnya.
Seperti diketahui, wacana tentang keluarnya PKS dari Setgab koalisi mencuat setelah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Fahri Hamzah mengaku tidak puas dengan kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menyarankan agar partainya keluiar dari koalisi.
Selain itu, faktor kasus suap impor daging Sapi yang menyeret mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq juga menjadi salah satu faktor. PKS merasa penanganan kasus tersebut sengaja diarahkan untuk menghancurkan citra partainya.
Faktor yang terakhir adalah adanya usulan dari pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasinya, yang dianggap sebagai program yang tidak pro rakyat.
(K. Yudha Wirakusuma)