KPK Didesak Ambil Alih Kasus Bupati Tanah Laut

JAKARTA - Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Front Mahasiswa Nusantara berunjukrasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntut lembaga antirasuah itu mengambil alih kasus korupsi terkait tapal batas antara wilayah Tanah Laut dan Tanah Bumbu dengan tersangka Adriansyah selaku Bupati Tanah Laut Periode 2008-2013 dan Wali Kota Banjarmasin H. Muhidin.
 
Koordinator Front Mahasiswa Nusantara, Muhammad Rozi, menyatakan pengambilalihan kasus ini diperlukan karena penanganannya masih mangkrak hingga saat ini.
 
"Tidak berujungnya kasus ini walau sudah berjalan 3 tahun di Kejati Kalimantan Selatan, maka kasus ini dapat diambil alih oleh KPK untuk penyelesaiannya," kata Rozi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/6/2013).
 
Dalam aksinya ditengah gerimis yang berlangsung di bahu jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan itu, massa juga membawa spanduk yang bertuliskan “Tangkap Bupati Tanah Laut.”
 
Rozi menjelaskan, kasus dugaan korupsi gratifikasi ini terungkap setelah Wali Kota Banjarmasin Muhidin mengirimkan surat somasi kepada Bupati Tanah Laut Adriansyah. Somasi itu terkait tapal batas antara wilayah Tanah Laut dan Tanah Bumbu.
 
"Bahwa kasus ini sendiri terjadi sekitar Oktober 2010 lalu. Saat itu, Muhidin yang sebagian lahan tambang batubaranya masuk wilayah perbatasan Tanah Laut-Tanah Bumbu, yakni di kawasan Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, tidak bisa menggarap lahan karena izin pertambangan ada yang masih kurang," terang dia.
 
Sehubungan dengan kasus ini, massa juga menuntut pimpinan KPK untuk konsisten dengan ucapannya. Sebab, sebelumnya Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas pernah menyampaikan siap mengambil alih dalam kasus tersebut.
 
"Jangan hanya banyak omong, tapi harus benar-benar diambil alih. Agar masyarakat di daerah memiliki kepercayaan kepada penengak hukum dalam pemberantasan korupsi," tegasnya.

(Muhammad Saifullah )