Tolak Harga BBM Naik, Demo Ratusan Buruh Salah Alamat

MEDAN - Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Seluruh Indinesia (SBSI) Medan, Sumatera Utara, menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Namun, tuntutan tersebut dinilai salah alamat karena dilakukan di Kantor Pertamina, Jalan Yos Sudarso, Medan. Apalagi, buruh juga membawa  persoalan krisis gas untuk kalangan industri, yang seharusnya menjadi kewenangan Perusahaan Gas Negara (PGN).

Ketua SBSI Medan, Asrula Gultom, mengatakan, defisit keuangan negara yang dijadikan alasan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan suatu kebohongan. Kenaikan harga BBM bersubsidi justru sebagai alat politik pemerintah, untuk kepentingan mereka pada Pemilu 2014.

"Dalam kepemimpinan SBY, harga BBM bersubsidi telah naik beberapa kali. Hal ini mengindikasikan ketidakmampuan SBY mengelola sistem energi nasional. Ironisnya kenaikan harga BBM bersubsidi justru dijadikan strategi oleh mereka. Di saat masyarakat sulit akibat sejumlah kebijakan pemerintah. Pemerintah datang dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yang seolah menjadi penyelamat. Padahal itu kan uang rakyat. Ini jelas politis," sebut Asrula, Selasa (18/6/2013) siang.

Asrula juga mengatakan, pemerintah apriori dalam mengambil kebijakan kenaikan harga BBM. Di saat situasi tenang pemerintah mengklaim jumlah kemiskinan menurun, tapi terus memiskinkan masyarakat lewat kenaikan harga-harga sejumlah kebutuhan termasuk BBM bersubsidi. Apalagi sekarang, gas untuk industri juga langka, dan para buruh terancam di PHK.

"Rakyat miskin yang ada di Indonesia mencapai 74 juta orang, namun hanya 15,5 juta warga miskin yang mendapatkan BLSM. Jadi enggak tepat sasaran. Pemerintah jangan membuat orang miskin jadi boneka yang terus dieksploitasi. Diangkat sebentar untuk diklaim kemiskinan turun. Lalu dimiskinkan lagi. Besok diangkat lagi, dan pemerintah mengklain berhasil menekan angka kemiskinan. Jangan apriori lah pemerintah," teriaknya. 

Menanggapi orasi buruh, Manager Humas Pertamina UPMS I Medan, Fitri Erika, mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak atas tuntutan para buruh. Pasalnya selaku operator, Pertamina hanya menjalankan perintah pemerintah.

"Kami ini cuma operator. Kita tidak bisa berbuat banyak. Kalau pemerintah memutuskan kenaikan harga, kami sebagai operator ya harus menurut. Jadi kami minta maaf. Kalau soal gas, itu bukan ranah kami. Tetapi di Perusahaan Gas Negara," pungkasnya.

Aksi ratusan buruh itu sempat membuat ruas jalan di depan kantor Pertamina mengalami kemacetan panjang. Aksi unjuk rasa ini dikawal puluhan polisi bersenjata lengkap, dengan dilengkapi kendaraan taktis yang bersiaga beberapa puluh meter dari lokasi unjuk rasa.