Masyarakat Bisa Ajukan Uji Materi Terkait APBN-P 2013

JAKARTA -  Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menduga adanya korelasi antara dukungan Partai Golkar terhadap Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013, yang menyematkan dana tambahan untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BLPS) sebesar Rp 155 Miliar.

"Saya rasa ada korelasi antara dukungan Golkar terhadap APBNP 2013, dengan pasal 9. Tetapi apakah pasal 9 ini dijadikan pra kondisi bagi Gollkar untuk berikan dukungan, kita hanya bisa menyampaikan baru dugaan. Tapi korelasinya pasti ada," kata Hendrawan di DPR, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Lanjutnya, dari penyelipan dana ini ke APBNP 2013, tentunya Golkar mendapatkan keuntungan dari bantuan tersebut. "APBNP beri tambahan dana untuk dampak Lumpur Sidoarjo," ujar Anggota Komisi VI DPR ini.

Dia menjelaskan, Munculnya lumpur ini karena kelalaian saat mengebor, karena itu tidak bisa menjadikan tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah. "Tentu kita tidak bisa menjadikan tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah," terang dia.

Dia juga tidak menutup kemungkinan jika disebut dalam politik apapun bisa dimanfaatkan. Golkar dalam kasus ini, sambung Hendrawan, berhasil memanfaatkan dan merealisasikan kepentingan politiknya.

"Memang dalam politik itu biasa saja bahwa setiap kali ada pintu perubahan, Parpol ingin memanfaatkan dan ambil peluang untuk merealisasikan kepentingan poltiknya," tegas Hendrawan.

Pemerintah, lanjut Hendrawan, masih menganggap sebagai partai yang kuat, partai yang memiliki jaringan yang kuat. Oleh sebab itu, Pemerintah abai dengan partai lainnya. "Golkar partai kuat, Golkar punya jaringan yang kuat. Itu sebabnya pemerintah abaikan partai yang lain, partai kecil seperti PKS. Kalau untuk Golkar terlalu berat biaya politiknya," jelasnya.

Hendrawan melanjutkan, pemerintah sekarang ini sangat memperhitungkan Golkar. "Meskipun Golkar datang sebagai pendukung terakhir, Golkar kan seperti itu, yang lain berkeringat, Golkar tidak berkeringat, dapat jatah yang lebih besar," tegas Hendrawan.

Karena itu, setiap anggaran dalam APBN-P 2013 harus bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kalau untuk menutupi tanggungjawab yang seharusnya ditangani Lapindo Brantas itu tidak dibenarkan. Masyarakat pun bisa mengajukan uji materi terkait APBN-P 2013. "Bisa saja diajukan untuk uji materi," tuturnya.

(K. Yudha Wirakusuma)