IGI : Tiga Aspek Pengaruhi Kebijakan Jokowi yang Tak Prorakyat

JAKARTA - Indonesia Governance Index (IGI) menilai terdapat tiga aspek yang mempengaruhi kebijakan Presiden Joko Widodo -Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Ketiga kebijakan inilah yang menyebabkan terjadinya sejumlah kenaikan harga sembako, bahan bakar minyak dan kebijakan lainnya yang tak prorakyat untuk mendapatkan tambahan anggaran.

Peneliti Utama IGI, Lenny Hidayat, mengatakan, dalam menganalisa kebijakan Jokowi-JK dari berbagai sudut pandang, setidaknya ada tiga aspek yang mempengaruhi kebijakan Presiden dan Wakil Presiden saat ini.

“Pertama, naiknya status Indonesia sebagai middle income country yang berdampak dari kenaikan kelas berpendapatan menengah; kedua, program prioritas Indonesia Sehat dan Pintar; ketiga, kesenjangan sosial yang semakin melebar,” ujar Lenny kepada Okezone, Selasa (17/3/2015).

Lenny menjelaskan, ketiga faktor ini pada umumnya akan mendorong sebuah pemerintahan untuk mencabut subsidi sebagai cara yang paling cepat untuk mendapatkan tambahan anggaran untuk menyokong ketiga aspek tersebut.

Argumen yang biasa digunakan Jokowi adalah agar masyarakat lebih mandiri dan kemampuan fiskal pemerintah akan semakin besar sehingga dapat membiayai program pemerataan akses layanan publik dasar.

“Jadi sederhananya, pemerintah menarik dana lebih besar dari rakyat agar dapat membiayai program pemerataan sosial, contohnya BPJS yang nantinya akan menjadi Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan bantuan lainnya,” ujarnya.

Sehingga, menurut Lenny, inilah alasan pemerintah dan mengapa di negara-negara maju pajak dapat mencapai 40-50% karena pemerintah mengelola pendapatan negara untuk kembali dapat dinikmati rakyat melalui fasilitas umum dan program pemerataan sosial dan kesehatan.

“Namun ada prasyarat agar mekanisme ini berhasil yaitu tata kelola yang bersih, akuntabel dan transparan. Jika prasyarat ini tidak ada, maka kebijakan ini hanya akan dilihat sebagai cara tercepat untuk mendapatkan dana,” tandasnya.

Jika prasyarat ini dipenuhi, lanjut Lenny, maka kebijakan ini dapat dilihat sebagai komitmen politik yang berbasis pemerataan sosial. Apabila, program Indonesia Sehat dan Pintar benar-benar berjalan dan seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaatnya.

“Terlepas dari ketidaksempurnaan, maka dapat dikatakan Jokowi-JK menjaga komitmen politiknya kepada rakyat dan inilah yang ditunggu dan harus dibuktikan oleh pemerintahan Jokowi-JK,” kata Lenny.