Empat Pertimbangan Jika Jokowi Reshuffle Kabinet

JAKARTA – Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menuturkan ada empat hal untuk dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika akan melakukan reshuffle Kabinet Kerja. Poin-poin tersebut yang akan menjadi penilaian langsung Presiden Jokowi untuk merombak kabinet menteri.

Pertama, menurut dia, kinerja para menteri menjadi faktor utama yang akan dilihat oleh orang nomor satu di republik ini. Pasalnya, lanjut Hanta, Presiden Jokowi pasti memiliki alat ukur untuk menilai pekerjaan dan tugas para pembantunya tersebut.

"Presiden pasti punya alat instrumen untuk melihat kinerja para menteri. Si menteri sudah melakukan apa, lalu apa yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai," ujar Hanta Yuda di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2015).

Kedua, menurut Hanta, ada faktor soal evaluasi kepuasan publik yang dilakukan dalam bentuk survei-survei oleh sejumlah lembaga. Ini karena publik memiliki cara berpikir yang sederhana dalam melihat kinerja pemerintah.

"Soal evaluasi kepuasan publik dari bidang hukum, ekonomi, dan keamanan patut untuk dijadikan batu pijakan. Publik itu sederhana cara berpikirnya dan disampaikan kepada Presiden untuk meningkatkan kerja, agar publik semakin percaya kepada kinerja pemerintahan," terangnya.

Ketiga, Hanta mengatakan bahwa bongkar pasang kabinet itu juga melihat dari kedekatan serta kecocokan Presiden Jokowi dengan para anak buahnya di Kabinet Kerja.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, tambahnya, bisa melihat menteri mana yang loyal dan tak loyal.

"Kecocokan dengan Presiden, siapa yang tidak loyal dengan Presiden dan lebih loyal ke pihak diluar Presiden, maka Presiden bisa saja langsung reshuffle. Jadi ketika Presiden mendengarkan diskusi ini bisa saja Jokowi langsung merombak para menteri," terangnya.

Terakhir, Hanta melanjutkan, ketika Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle harus dipertimbangan soal menteri dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Menurutnya, hal ini menjadi salah satu faktor kunci karena Jokowi didukung penuh oleh koalisi tersebut.

"Di dalam koalisi itu proses politik yang paling lama. Saat era Presiden SBY saja sampai mengumpulkan Ketum Partai. Jadi yang harus dijaga Presiden yaitu stabilitas politik, karena keseharian berhadapan dengan partai di parlemen. Salah satunya pertimbangan koalisi," tandasnya.