APBD Jabar Mengendap Rp8 Triliun, Dedi Mulyadi Semprot Fraksi Golkar

BANDUNG - Anggaran di Pemprov Jawa Barat mengendap di bank sekira Rp8 triliun dan belum tersalurkan. Padahal, dana tersebut harus segera terserap maksimal mengingat tahun anggaran ini tersisa empat bulan lagi.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memanggil seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat. Ia mengumpulkannya di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat, Kota Bandung, Minggu (7/8/2016).

Ia menilai, rendahnya serapan anggaran itu karena program perencanaan yang tidak tepat. Selain itu, bantuan Pemprov Jawa Barat untuk kabupaten dan kota banyak yang tidak sesuai kebutuhan. Hasilnya, dana akhirnya tidak terserap maksimal.

Dedi pun menyemprot anggota Fraksi Golkar karena dianggap tidak bisa mendorong percepatan serapan anggaran. Yang terpenting, anggaran dari Pemprov Jawa Barat harus tepat guna dan sasaran.

Ia lalu memberi instruksi khusus kepada anggota Fraksi Golkar. Ia ingin serapan anggaran di Pemprov Jawa Barat benar-benar maksimal. Jangan sampai pengendapan anggaran terus terjadi, apalagi jika progres pembangunan dalam berbagal hal tidak berjalan.

"Hari ini saya panggil seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat untuk segera melakukan akrobat usulan di (ABPD) perubahan ini," kata Dedi.

Ia menegaskan anggota Fraksi Golkar harus mendorong adanya perubahan agar anggaran bisa terserap maksimal. Ia tidak mau menerima alasan apapun dari kadernya.

"Ya perjuangkan saja. Semuanya mungkin kalau punya kehendak bagi kepentingan masyarakat. Identifikasi kebutuhan masyarakat Jawa Barat apa," tegas Dedi.

Salah satu hal yang ditekannya adalah pentingnya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di pedesaan. Sebab selama ini yang menyerap anggaran cukup besar adalah di tingkat desa. Tujuannya agar terjadi pemerataan pembangunan antara desa dan perkotaan.

Hal lain yang ditekannya adalah pembangunan infrastruktur. Ia mengingatkan agar program pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari infrastruktur dunia pendidikan hingga layanan kesehatan.

 

(Salman Mardira)