Tugas Utama Panglima TNI Baru: Pengamanan di Tahun Politik

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto resmi dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal Panglima TNI, yang akan menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Jika nanti telah resmi dilantik, DPR pun meminta Hadi untuk fokus dalam pengamanan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

"Yang paling utama adalah waktunya singkat menuju perhelatan Pilkada dan Pemilu. Dua-duanya ini kita harus pastikan Panglima TNI siap," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2017).

(Baca Juga: Marsekal Hadi Tjahjanto Dianggap Mampu Jadi Panglima TNI)

Meutya menambahkan, kekhawatiran bahkan sempat muncul dari publik bila Panglima TNI dijabat oleh jenderal bintang empat yang berasal dari matra Angkatan Udara. Komisi I DPR, lanjut Meutya apun kan menanyakan masalah ini saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

"Ini saya rasa akan menjadi fokus, tapi kami yakin presiden sudah memikirkan dengan baik. Tapi tetap harus konfirmasi dalam fit and proper test terhadap dua ajang demokrasi tersebut," jelasnya.

Meutya mengatakan uji kelayakan dan kepatutan akan segera dilakukan Komisi I DPR RI sebelum memasuki masa reses pada pertengahan Desember ini atau menargetkan selesai sebelum tutup tahun 2017.

"Saya sudah hitung, kan masih ada dua minggu, saya rasa cukup untuk pembahasan di Komisi I," tukas Meutya.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pun telah angkat bicara terkait keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan nama KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan posisinya yang telah memasuki pensiun.

Ia pun berharap calon Panglima TNI yang baru mampu menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks. "Yang lebih tahu bukan saya. Yang lebih tahu adalah Presiden," kata Jenderal Gatot.

(Angkasa Yudhistira)