Becak Kembali Beroperasi, Sandiaga: Kontrak Politik dari Pemerintah Sebelumnya

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno menyebut rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengaktifkan becak sebagai sarana transportasi merupakan perwujudan kontrak politik dari pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sandiaga menjelaskan, dirinya bersama Anies Baswedan ketika berkampanye juga melakukan kontrak politik bersama warga Tanah Merah, Jakarta Utara. Salah satu poin yang tertera adalah becak bisa kembali beroperasi.

"Becak itu ternyata ada kontrak politik dari pemerintah sebelumnya, juga (kontrak politik) yang harus kita tunaikan," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018).

BACA: Sandi Siapkan Tim Khusus Tangani Masalah Penyerapan Anggaran

BACA: Sandiaga, Menteri Susi dan Atlet Renang DKI Bakal "Bertarung" di Festival Danau Sunter

Ia menambahkan, pihaknya akan merubah becak sebagai angkutan lingkungan (angling). Sehingga, nantinya mereka hanya melintas di jalur perkampungan untuk mendukung keberlangsungan perdagangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pariwisata.

"Bukan becak seperti yang dulu kita bayangkan ada di jalan jalan protokol. Tapi murni mendukung pariwisata, mendukung kegiatan lingkungan yang terbatas sekali," imbuhnya.

Sandiaga menegaskan kalau keberadaan becak nantinya tak akan turun ke jalan protokol. Sebab, peraturan yang akan dibuat nanti mengharuskan mereka untuk tetap di jalan kampung.

"Itu hanya buat lingkungan saja dan dibuat cantik gitu lho kayak di New York, di Amsterdam," pungkas dia.