7 Rektor di Bogor Beri Pesan Ini untuk KPU

BOGOR - Tujuh rektor dari universitas se-Bogor mengajak seluruh elemen bangsa dan masayarakat menjaga kondusifitas pasca Pemilu 2019. Hal itu dikarenakan banyak berbagai isu yang berpotensi mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat.

"Seminggu setelah Pemilu kami kira mereda, tetapi justru memanas karena pernyataan elite-elite yang memicu justru semakin memanas ini," kata Rektor IPB Arif Satria, di International IPB Convention Center (IICC), Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/5/2019).

Baca Juga: UGM Teliti Penyebab Meninggalnya Ratusan Petugas Penyelenggara Pemilu 2019 

Untuk itu, para rektor dari universitas negeri maupun swasta di Bogor ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah, elit politik dan masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang.

"Kami mengimbau KPU dan Bawaslu untuk bertugas dengan profesional, jujur, adil, independen, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan tahapan Pemilu sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu tetap terjaga," jelasnya.

Kemudian, para rektor juga mengajak kepada elit dan elemen bangsa untuk menjaga kondusifitas sosial serta politik agar tercipta suasana yang damai, harmonis dan sejuk pasca pelaksanaan Pemilu 2019.

"Kami harap dari hasil Pemilu setelah ditetapkan KPU bila ada hal yang dianggap sebagai masalah untuk menyelesaikannya melalui mekanisme yang sah dan dengan jalur hukum yang berlaku," tambahnya.

Lalu, masyarakat diharapkan tidak terprovokasi oleh sikap para elit yanh dapat mengganggu kehidupan berbangsa baik secara politik maupun sosial.

"Kami mengajak elite kedua belah pihak beserta seluruh pimpinan partai pendukung untuk menyikapi proses Pemilu ini secara arif dan bijaksana agar tercipta suasana damai dan harmonis," ungkap Arif.

Ia pun menyakini, bahwa situasi ekonomi masyarakat akan terganggu bila terjadi ketidaktentraman politik sosial. Oleh karenanya, Pemilu harus kembali kepada hekikatnya yaitu pelaksanaan kedaulatan masyarakat untuk mewujudkan hak asasi politiknya.

Baca Juga: Rekapitulasi Suara di Bekasi Memanas, 5 Partai Desak KPU Hitung Ulang Suara DPR 

"Kami tidak menjudgemen kinerka mana pun, kami hanya melakukan imbauan apapun kondisinya kami terus menyerukan kepada KPU untuk melaksanan tugas sebagaimana mestinya," tutup Arif.

Untuk diketahui, adapun para rektor yang ikut menyerukan imbauan ini yaitu Rektor Universitas Pakuan Bibin Rubini, Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor Ending Baharudin, Rektor Universitas Djuanda Dede Kardaya, Rektor Universitas Nusa Bangsa Yunus Arifien, Ketua STKIP Muhammadiyah Bogor Edi Sukardi dan Ketua STIE Tazkia Murniati Mukhlisin. (fid)

(Fetra Hariandja)