Presiden Minta Jatim Tekan Penularan Covid-19, Ini Respon Khofifah

SURABAYA - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akan membentuk Tim Gabungan Forkopimda Jatim dan Gugus Tugas Surabaya Raya meliputi Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Ketiga daerah itu menjadi wilayah penyebaran tertinggi Covid-19 di Jatim.

Pembentukan tim bertujuan mengintensifkan koordinasi dalam sinergi, kolaborasi dan evaluasi. Sehingga penularan Covid-19 di masyarakat bisa ditekan, dan angkanya menjadi turun.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, kami tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dengan dibentuknya Tim Gabungan Surabaya Raya ini, bisa dilakukan tukar sumber daya dan komitmen yang terukur,” kata Khofifah, Sabtu (27/6/2020).

Baca juga: Presiden Minta Penanganan Covid-19 di Jatim Terintegrasi

Action plan selanjutnya, dengan terus memasifkan tes, pelacakan, isolasi hingga treatment dengan jumlah yang lebih banyak. Salah satunya menerjunkan Tim Gabungan Covid-19 Hunter Dinkes lokal, khususnya di kluster utama Surabaya Raya untuk melakukan testing dan isolasi massif.

Kemudian tracing minimal 20 orang per kasus positif. Serta penyediaan ruang isolasi yang lebih besar supaya isolasi menjadi nyaman. Dalam hal ini keberadaan RS Darurat atau RS Lapangan bisa dioptimalkan.

“Beban RS juga harus dievaluasi dan relaksasi, pasien ringan harus benar-benar dipisahkan. Terapi harus selalu update dengan para pakar,” papar Khofifah.

Saat ini, mesin PCR yang ada di Jawa Timur kapasitas totalnya 2.250 tes per hari. Dalam seminggu tesnya mencapai 13.500 specimen. Minggu depan, rencananya akan dimaksimalkan dengan tambahan mesin PCR serta reagen sesuai kebutuhan.

Baca juga: Jokowi Beri Deadline ke Jatim: Dua Minggu Angka Covid-19 Harus Turun

Mengenai prakondisi memasuki new normal, Khofifah akan melakukan kordinasi ulang dengan tim gugus tugas provinsi dan tiga kabupaten kota. Targetnya mempertimbangkan tetap menutup aktivitas di level krusial seperti bioskop, studio atau taman hiburan indoor dan melakukan monitor ketat.

"Termasuk monitoring pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat di pasar di Surabaya Raya. Kemudian membuat zonasi tiap kecamatan berdasarkan 15 indikator epidemilogi dan tidak bisa asal membuka aktivitas," tandas Ketua Umum PP Muslimat NU ini.

(Fetra Hariandja)