MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Basri Baco meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total secara bertahap.
Menurut dia, warga dan berbagai pihak lainnya akan marah dengan Pemprov DKI Jakarta lantaran sebelumnya menerapkan PSBB transisi fase I dengan hampir membuka semua sektor ekonomi.
"Jika kondisi darurat, emergency brake harus diambil. Itu betul, cuma emergency brake yang dia ambil itu (misalnya) orang dari kecepatan 100 tiba-tiba 0 yang ada tabrakan beruntun," kata Basco saat dihubungi Okezone, Jumat (11/9/2020).
Baca juga: Jakarta PSBB Total, Denda Rp1 Juta untuk Pelanggar Masker Mulai Berjalan
"Seharusnya kan (misalnya) kecepatan lima turunin keempat, turunin kedua, turunan ke satu, supaya rakyat nggak jadi korban. Bayangkan nanti berbagai sendi kehidupan harus berhenti. Kan harus jaga stabilitas ekonomi, sosial, keamanan. Harusnya dijaga," tambahnya.
Baca juga: PSBB Total di Jakarta, Anies: Kita Kalahkan Wabah Ini Bersama-sama
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 dengan melakukan test swab massal berkali-kali lipat dari yang ditetapkan WHO.
Sehingga berdampak pada kapasitas rumah sakit rujukan Covid-19 yang hampir penuh diisi pasien Covid-19. Seharunya, lanjut dia, DKI mengantisipasi hal tersebut dengan tidak melonggarkan banyak sektor ekonomi saat memperbanyak tes massal Covid-19.
"Seharusnya dia sudah bisa memprediksi dengan berbagai macam parameter yang dia punya. Kalau dia testing massal sampai 7 kali lipat (dari standar WHO) ini dampaknya akan banyak warga positif dan yang OTG akan ketemu makin banyak. Harusnya antisipasi salah satunya adalah penyediaan fasilitas kesehatan," jelasnya.
Basco mengingatkan, bahwa DKI Jakarta merupakan Ibu Kota negara. Sehingga, Anies seharusnya membahas kebijakan rem darurat dengan pemerintah pusat.
"Jangan lupa DKI ini Ibu Kota negara harus konsultasi sama pusat, kerja sama enggak bisa ambil langkah sendiri. Tapi gubernur ini boro-boro sama pusat, sama DPRD aja nggak dimintain konsultasi. Jalan sendiri aja," tuturnya. (wal)
(Erha Aprili Ramadhoni)