Rumah DP 0 Rupiah dari Program Andalan Anies hingga Berujung Korupsi

JAKARTA - Program DP 0 rupiah kepada warga DKI Jakarta yang belum memiliki rumah merupakan salah satu program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Bersama Sandiaga Uno yang menjadi wakilnya saat itu, Anies menjadikan program DP 0 Rupiah tersebut sebagai jualan politiknya hingga terpilih di Pilgub DKI pada 2017 lalu.

Berdasarkan paparan Pemprov DKI Jakarta saat itu, Jakarta kekurangan 302.319 unit hunian. Data tersebut diambil berdasarkan analisa data susenas tahun 2015, yang menyebutkan bahwa baru 51% warga Ibu Kota yang memiliki properti sendiri, di mana penduduk yang tidak memiliki rumah terkonsentrasi pada 40% masyarakat miskin.

Baca juga: KPK Usut Dugaan Korupsi Pembelian Tanah Program DP 0 Rupiah DKI

Dalam mewujudkan program tersebut, PD Pembangunan Sarana Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dipercaya Anies untuk membangun hunian vertikal dengan skema DP 0 Rupiah.

 Baca juga: Anies Pamer Hasil Revitalisasi PPOP Ragunan Usai Pecat Anak Buah Terlibat Korupsi

Pembangunan dimulai di kawasan Jakarta Timur atau dikenal kelapa Village pada Januari 2018 lalu. Pada tahap pertama, PD Pembangunan Sarana Jaya membangun satu tower dengan total 703 unit dan selesai pada Agustus 2019 lalu.

Pembangunan kembali dilanjutkan DP 0 Rupiah di Jl. Raya Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Sedikitnya ada 3400 unit yang dibangun.

Saat itu, Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinotan menuturkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 disebutkan ada 250 ribu hunian yang akan dibangun. Namun, tidak semua menggunakan skema DP 0 Rupiah.

Menurutnya, pembangunan DP 0 Rupiah hanya sekitar 13.500 yang akan dibangun seluruhnya oleh Sarana Jaya selama lima tahun hingga 2022.

Lahan di Cilangkap seluas 2,8 hektare dan Pulogebang seluas 4 hektare yang dibangun DP 0 Rupiah, kata Yorri sudah menjadi miliknya

Dia pun akan membeli lahan di kawasan Selatan dan Barat Jakarta untuk dijadikan pembangunan DP 0 Rupiah. Bahkan, Yorri mengaku sudah memiliki daftarnya.

"Kami akan membeli lahan di selatan, di barat, itu kita sudah punya beberapa list bisa kita beli dan dijadikan DP 0 rupiah. Seharusnya tidak ada kendala untuk membangun 13.500 dalam lima tahun. Tanah DP 0 Rupiah kan milik BUMD," kata Yorri pasca pembangunan DP 0 Rupiah di kelapa village, Agustus 2019 lalu.

Namun, di tangah proses pembangunan di Cilangkap atau pada awal Maret 2020, sejumlah karyawan PD Sarana Jaya telah dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri atas dugaan kasus korupsi pengadaan lahan.

Hal itu diungkapkan Humas PD Sarana Jaya, Keren Margaret Vicer yang dihubungi pada 10 Maret 2020. "Kami tidak tahu di mana pengadaan lahan yang berkaitan dengan pemeriksaan tersebut. Itu ranah kepolisian. Semua kami serahkan ke pihak kepolisian," ungkapnya.

Hingga saat ini, pembangunan DP 0 Rupiah di Cilangkap diketahui belum selesai. Kemudian, kabar mengejutkan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Yorry sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian tanah untuk Program DP 0 Rupiah.

Salah satunya yakni pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi di kawasan Cipayung, Jakarta Timur pada 2019 silam.

Hunian DP 0 Rupiah terkendala cicilan dan kredit macet, sementara untuk jumlah penghuni rumah DP 0 Rupiah di Kelapa Vilagge pun diketahui belum dihuni seluruhnya.

Hingga akhir 2020, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan, hunian rumah DP Rp 0 yang tersedia sebanyak 780 unit di Pondok Kelapa sudah terjual 457. Namun, hanya saja yang baru menghuni baru sekitar 278.

Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera (FPRS) DKI Jakarta, Dzikran Kurniawan mengatakan, banyak masyarakat Jakarta yang belum memahami syarat administrasi kepemilikan hunian DP 0 Rupiah diantaranya yaitu memiliki kredit macet dan masih memiliki cicilan. Termasuk, lanjut dia, sudah pernah memiliki rumah sebelumnya.

"Paling besar itu masalahnya adalah memiliki kredit macet dan kedua itu masalah masih punya cicilan lain," ungkapnya.

Hunian vertikal DP 0 rupiah Kelapa Village sediri dijual dengan dengan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) guna meringankan pembayaran angsuran atau cicilan konsumen yang membeli atau dalam hal ini adalah warga DKI Jakarta yang belum memiliki hunian.

Bank DKI sebagai perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta ditunjuk menjadi perbankan yang membiayai DP 0 Rupiah. Klapa Village tersebut terbagi menjadi enam tipe.

Pertama tipe studio yang berukuran 21 meter persegi dengan harga per unit Rp 184 juta. Besar cicilan setiap bulan yaitu Rp 1,9 juta untuk jangka waktu 10 tahun, Rp 1,4 juta untuk jangka 15 tahun, dan Rp 1,17 juta untuk cicilan 20 tahun.

Tipe studio berukuran 22,25 meter persegi harga unitnya sebesar Rp 195,8 juta. Untuk jangka waktu cicilan 10 tahun akan dikenakan biaya Rp 2 juta setiap bulan, jangka 15 tahun Rp 1,49 juta dan masa 20 tahun sebesar Rp 1,24 juta.

Untuk unit satu kamar atau luas 23,95 meter persegi harganya yaitu Rp 210,7 juta. Cicilan selama 10 tahun dikenakan biaya setiap bulan sebesar Rp 2,1 juta per bulan, selama 15 tahun dikenakan biaya cicilan Rp 1,61 juta dan masa 20 tahun cicilan Rp 1,3 juta.

Selanjutnya, tipe satu kamar dengan luas 24,25 meter persegi harganya yakni Rp213,4 juta. Untuk cicilan selama 10 tahun yaitu Rp 2,2 juta setiap bulan, Rp1,63 juta untuk 15 tahun dan 20 tahun dikenakan biaya Rp1,35 juta.

Kemudian, unit dengan dua kamar seluas 34,65 meter persegi harganya Rp 335,4 juta. Cicilan Rp 3,4 per bulan untuk masa cicilan 10 tahun, Rp 2,5 juta untuk masa 15 tahun dan Rp 2,12 juta untuk masa 20 tahun.

Sedangkan, tipe paling luas dengan dua kamar seluas 35,3 meter persegi harganya Rp 341,7 juta. Untuk cicilan 10 tahun setiap bulan dikenakan biaya Rp 3,5 juta, masa 15 tahun sebesar Rp 2,6 juta dan 20 tahun sebesar Rp 2,16 juta.

(Fakhrizal Fakhri )