JAKARTA - Mulai 2024, program vaksinasi virus Covid-19 untuk masyarakat umum bakal berbayar. Kecuali untuk pemegang kartu BPJS.
Menanggapi program pemerintah itu, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial Yerry Tawalujan memahami keputusan pemerintah untuk tidak lagi memberikan gratis vaksin Covid-19. Sebab, kasusnya sudah melandai dan tidak lagi berstatus pandemi.
"Kami memahami dan dapat menerima kebijakan pemerintah untuk tidak gratiskan vaksin Covid-19. Kasusnya sudah melandai. Sudah menjadi endemi. Masyarakat juga sebelumnya sudah mendapat vaksin Covid-19 dua sampai tiga kali," ujar Yerry dalam keterangannya, Rabu (26/7/2023).
Juru bicara nasional Partai Perindo yang akan maju menjadi Caleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini menambahkan, tidak digratiskannya vaksin seharusnya dipakai sebagai momentum berakhirnya Covid-19.
"Sebenarnya ini bagus menjadi momentum berakhirnya Covid-19. Virus ini sudah menjadi penyakit biasa seperti pilek dan flu. Tidak lagi menjadi penyakit yang menakutkan. Kekebalan tubuh masyarakat terhadap Covid juga sudah tinggi. Jadi dapat diterima jika pemerintah tidak lagi memberikan vaksin gratis," ungkap Yerry.
Walau demikian, Yerry meminta komitmen pemerintah untuk tetap memberikan fasilitas vaksin Covid-19 bagi pemegang kartu BPJS dan masyarakat dengan komorbid atau penyakit bawaan.
"Kami meminta komitmen pemerintah untuk tetap memberikan layanan vaksin Covid-19 bagi pemegang BPJS dan masyarakat yang rentan, khususnya lansia dan yang punya penyakit bawaan atau komorbid," papar Bacaleg dari Partai Perindo --yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.
Yerry meminta ketersediaan vaksin Covid-19 dengan harga terjangkau untuk masyarakat yang membutuhkan. "Kami harapkan pemerintah tetap menjamin ketersediaan vaksin Covid dengan harga terjangkau tidak lebih dari Rp100 ribu, jika ada masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.
(Arief Setyadi )