Pemerintah Dapat Dana USD100 Juta dari Norwegia untuk Penanganan Deforestasi

JAKARTA - Sebagai tindak lanjut kerja sama RI - Norwegia yang ditandatangani Menteri LHK RI dan Menteri Iklim Norwegia, telah dilakukan kontribusi Norwegia sebagai kontribusi berbasis kinerja sebesar 56 juta USD di Bulan Oktober 2022.

Hari ini dilanjutkan kontribusi sebesar 100 juta USD untuk kinerja penurunan deforestasi tahun 2017/18 dan tahun 2018/2019.

Penandatangan komitmen lanjutan kontribusi tersebut dilakukan oleh Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto bersama Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin dan disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, di Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Menteri Siti menyampaikan addendum untuk CA ini merupakan capaian yang sangat besar dan ini didasarkan pada verifikasi untuk penurunan emisi tahun 2017 – 2018 menuju 2018 – 2019. Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 juga menjadi acuan dan orientasi dari Norwegia dalam memberikan dukungan kepada Indonesia, karena 60% emisi berasal dari sektor FOLU.

Hal ini sekaligus merefleksikan bahwa hal-hal yang deliverable, tangible, dan bermanfaat langsung untuk masyarakat itu menjadi kenyataan dan menjadi catatan progres bagi Indonesia. Menteri Siti menyatakan tentu saja ini semua harus dijaga dengan baik.

“Indonesia memang menekankan aksi-aksi iklim yang konkrit, dengan contoh-contoh yang nyata, jadi sekaligus menunjukkan bahwa kerja nyata ini bukan sekedar pledge,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Duta Besar Rut Kruger Giverin menyampaikan penandatanganan CA ini merupakan tindak lanjut komitmen Norwegia yang disampaikan pada COP28 di Dubai. Kontribusi dari Norwegia akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan rencana operasional FOLU net sink 2030.

“Rencana operasional ini sangat ambisius dan mengesankan, mencakup semua langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi laju deforestasi,” katanya.

Lebih lanjut, Dubes Rut Kruger Giverin mengungkapkan Indonesia dan Norwegia memiliki prioritas yang sama dalam hal mengendalikan krisis iklim dan alam.