Masuknya tradisi militer dinilai telah merusak system birokrasi sipil di Indonesia. Bukti itu bisa dilihat dengan maraknya tindak kekerasan dalam dunia pendidikan seperti di IPDN.https://news.okezone.com/read/2007/11/30/1/64896/tradisi-militer-rusak-sistem-birokrasi-sipilidhttps://news.okezone.com/read/2007/11/30/1/64896/tradisi-militer-rusak-sistem-birokrasi-sipilhttps://news.okezone.com/read/2007/11/30/1/64896/tradisi-militer-rusak-sistem-birokrasi-sipilJum'at 30 November 2007 13:12 WIBSatria Nugrahahttps://e.okezone.com/error.pngYOGYAKARTA - Masuknya tradisi militer dinilai telah merusak system birokrasi sipil di Indonesia. Bukti itu bisa dilihat dengan maraknya tindak kekerasan dalam dunia pendidikan seperti di Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Pakar administrasi publik UGM, Agus Dwiyanto menjelaskan, selain kasus di IPDN, tradisi militer yang merusak system birokrasi sipil antara lain pra-jabatan ala Akmil."Yang bisa terlihat jelas khan seperti kasus IPDN beberapa waktu lalu itu," kata Agus dalam Seminar Policy Forum Reformasi Birokrasi di kampus Magister administrasi Publik (MAP) UGM, Jumat (30/11/2007). Agus menyimpulkan, selama lebih dari tiga tahun Presiden SBY juga gagal dalam melakukan reformasi birokarsi di Indonesia seperti janjinya saat kampenye. Masyarakat hingga sekarang juga belum merasakan dan paham reformasi birokrasi yang digulirkan pemerintah. "Tidak ada grand design dan road map yang jelas tentang system birokarsi kita khan," ungkapnya. Menurut Agus, dengan belum berhasilnya reformasi birokarsi yang dilakukan pemerintah secara otomatis reformasi birokrasi di berbagai daerah juga belum dapat dirasakan dan tertata. Dengan demikian mengacu beberapa negara maju, sudah seharusnya pemerintah melakukan audit budaya. Budaya kinerja apa saja yang masih buruk dan bersifat negatif dalam sistem birokrasi kita harus dihilangkan. "Dengan merapkan hal-hal yang baik dari negara lain itu bisa kita terapkan di negara kita dengan audit budaya ini," imbuh Agus. YOGYAKARTA - Masuknya tradisi militer dinilai telah merusak system birokrasi sipil di Indonesia. Bukti itu bisa dilihat dengan maraknya tindak kekerasan dalam dunia pendidikan seperti di Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Pakar administrasi publik UGM, Agus Dwiyanto menjelaskan, selain kasus di IPDN, tradisi militer yang merusak system birokrasi sipil antara lain pra-jabatan ala Akmil."Yang bisa terlihat jelas khan seperti kasus IPDN beberapa waktu lalu itu," kata Agus dalam Seminar Policy Forum Reformasi Birokrasi di kampus Magister administrasi Publik (MAP) UGM, Jumat (30/11/2007). Agus menyimpulkan, selama lebih dari tiga tahun Presiden SBY juga gagal dalam melakukan reformasi birokarsi di Indonesia seperti janjinya saat kampenye. Masyarakat hingga sekarang juga belum merasakan dan paham reformasi birokrasi yang digulirkan pemerintah. "Tidak ada grand design dan road map yang jelas tentang system birokarsi kita khan," ungkapnya. Menurut Agus, dengan belum berhasilnya reformasi birokarsi yang dilakukan pemerintah secara otomatis reformasi birokrasi di berbagai daerah juga belum dapat dirasakan dan tertata. Dengan demikian mengacu beberapa negara maju, sudah seharusnya pemerintah melakukan audit budaya. Budaya kinerja apa saja yang masih buruk dan bersifat negatif dalam sistem birokrasi kita harus dihilangkan. "Dengan merapkan hal-hal yang baik dari negara lain itu bisa kita terapkan di negara kita dengan audit budaya ini," imbuh Agus.