<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Wakil Ketua Komnas HAM Minta DPRD DKI Jakarta Tunda Perda Tibum</title><description>Penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum oleh Pemprov DKI Jakarta dikritik Komnas HAM. Wakil Ketua Komnas HAM Muhammad Ridha Saleh menilai rencana penertiban peraturan tersebut harus dievaluasi lagi. </description><link>https://news.okezone.com/read/2007/12/10/1/67182/wakil-ketua-komnas-ham-minta-dprd-dki-jakarta-tunda-perda-tibum</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2007/12/10/1/67182/wakil-ketua-komnas-ham-minta-dprd-dki-jakarta-tunda-perda-tibum"/><item><title>Wakil Ketua Komnas HAM Minta DPRD DKI Jakarta Tunda Perda Tibum</title><link>https://news.okezone.com/read/2007/12/10/1/67182/wakil-ketua-komnas-ham-minta-dprd-dki-jakarta-tunda-perda-tibum</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2007/12/10/1/67182/wakil-ketua-komnas-ham-minta-dprd-dki-jakarta-tunda-perda-tibum</guid><pubDate>Senin 10 Desember 2007 14:48 WIB</pubDate><dc:creator>Fatwa Amirullah</dc:creator><media:content url="https://e.okezone.com/error.png" expression="full" type="image/jpeg"></media:content><images><thumb></thumb><image>https://e.okezone.com/error.png</image><title></title></images><description>JAKARTA - Penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum oleh Pemprov DKI Jakarta dikritik Komnas HAM. Wakil Ketua Komnas HAM Muhammad Ridha Saleh menilai rencana penertiban peraturan tersebut harus dievaluasi lagi.&amp;quot;Kita sudah meminta kepada DPRD DKI Jakarta untuk menunda penertiban perda tersebut,&amp;quot; kata Ridha ketika mengikuti aksi peringatan HAM se-dunia di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (10/12/2007).Sementara itu, aksi para demonstran masih terus terjadi. Sekira ratusan demonstran masih memadati akses jalan di depan Istana Negara. Akibatnya, jalan protokol tersebut menjadi tersendat.Sebelum menggelar aksi di depan istana, para demonstran yang sebagian besar para waria dan rakyat miskin kota ini menggelar aksi serupa di depan Gedung Balai Kota.</description><content:encoded>JAKARTA - Penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum oleh Pemprov DKI Jakarta dikritik Komnas HAM. Wakil Ketua Komnas HAM Muhammad Ridha Saleh menilai rencana penertiban peraturan tersebut harus dievaluasi lagi.&amp;quot;Kita sudah meminta kepada DPRD DKI Jakarta untuk menunda penertiban perda tersebut,&amp;quot; kata Ridha ketika mengikuti aksi peringatan HAM se-dunia di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (10/12/2007).Sementara itu, aksi para demonstran masih terus terjadi. Sekira ratusan demonstran masih memadati akses jalan di depan Istana Negara. Akibatnya, jalan protokol tersebut menjadi tersendat.Sebelum menggelar aksi di depan istana, para demonstran yang sebagian besar para waria dan rakyat miskin kota ini menggelar aksi serupa di depan Gedung Balai Kota.</content:encoded></item></channel></rss>
