Peneliti senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Bivitri Susanti menilai kunjungan kerja anggota dewan ke daerah asal pemilihan perlu dikaji ulang melalui perbaikan susduk. https://news.okezone.com/read/2007/12/14/1/68295/perbaiki-susduk-agar-kujungan-kerja-dpr-efektifidhttps://news.okezone.com/read/2007/12/14/1/68295/perbaiki-susduk-agar-kujungan-kerja-dpr-efektifhttps://news.okezone.com/read/2007/12/14/1/68295/perbaiki-susduk-agar-kujungan-kerja-dpr-efektifJum'at 14 Desember 2007 15:36 WIBSutarmihttps://e.okezone.com/error.png JAKARTA - Peneliti senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Bivitri Susanti menilai kunjungan kerja anggota dewan ke daerah asal pemilihan perlu dikaji ulang melalui perbaikan susduk. "Perbaikan tata tertib pola kinerja anggota dewan dan perubahan sistem penganggaran. Untuk kondisi di Indonesia perlu ada perubahan, baik pada susduk sampai pada perubahan sistem penganggaran," ujar Bivitri kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Jumat (14/12/2007).Menurut Bivitri, permasalahan mendasar kunjungan kerja anggota dewan yaitu tidak efektifnya program yang dilakukan para anggota. Menurutnya, keefektifan kunjungan kerja diukur dari jumlah staf ahli yang ikut dalam kunker tersebut melainkan kunker yang bisa dikatakan efektif yaitu adanya transparansi dan adanya pertanggungjawaban. "Bagaimana mementuk tim monitoring dan tim evaluasi kunjungan kerja anggota dewan supaya ada pertanggungjawaban dari anggota," katanya. Untuk itu sebelum melakukan kunjungan kerja, anggota dewan perlu merencanakan secara matang agendanya. Agar pengawasannya mudah dilakukan. "Kunjungan kerja anggota dewan harus dibuat rencana kerja. Apa betul, ketemu dengan gubernurnya atau benar-benar ketemu dengan masyarakatnya," imbuh dia. Sedangkan untuk mengetahui kinerja dewan, Bivitri menilai perlu adanya pertanggungjawaban yang transparan. "Setelah kunjungan kerja selesai, lembar pertanggungjawaban diserahkan kesekretariatan untuk divaluasi dan diumumkan secara transparan," katanya. JAKARTA - Peneliti senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Bivitri Susanti menilai kunjungan kerja anggota dewan ke daerah asal pemilihan perlu dikaji ulang melalui perbaikan susduk. "Perbaikan tata tertib pola kinerja anggota dewan dan perubahan sistem penganggaran. Untuk kondisi di Indonesia perlu ada perubahan, baik pada susduk sampai pada perubahan sistem penganggaran," ujar Bivitri kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Jumat (14/12/2007).Menurut Bivitri, permasalahan mendasar kunjungan kerja anggota dewan yaitu tidak efektifnya program yang dilakukan para anggota. Menurutnya, keefektifan kunjungan kerja diukur dari jumlah staf ahli yang ikut dalam kunker tersebut melainkan kunker yang bisa dikatakan efektif yaitu adanya transparansi dan adanya pertanggungjawaban. "Bagaimana mementuk tim monitoring dan tim evaluasi kunjungan kerja anggota dewan supaya ada pertanggungjawaban dari anggota," katanya. Untuk itu sebelum melakukan kunjungan kerja, anggota dewan perlu merencanakan secara matang agendanya. Agar pengawasannya mudah dilakukan. "Kunjungan kerja anggota dewan harus dibuat rencana kerja. Apa betul, ketemu dengan gubernurnya atau benar-benar ketemu dengan masyarakatnya," imbuh dia. Sedangkan untuk mengetahui kinerja dewan, Bivitri menilai perlu adanya pertanggungjawaban yang transparan. "Setelah kunjungan kerja selesai, lembar pertanggungjawaban diserahkan kesekretariatan untuk divaluasi dan diumumkan secara transparan," katanya.