<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Setara Institute Tuding Ada Kepentingan Politik</title><description>Setara Institute menduga penyegelan dan pengrusakan tempat ibadah Jamaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat memilki motif politik.  </description><link>https://news.okezone.com/read/2007/12/20/1/69511/setara-institute-tuding-ada-kepentingan-politik</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2007/12/20/1/69511/setara-institute-tuding-ada-kepentingan-politik"/><item><title>Setara Institute Tuding Ada Kepentingan Politik</title><link>https://news.okezone.com/read/2007/12/20/1/69511/setara-institute-tuding-ada-kepentingan-politik</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2007/12/20/1/69511/setara-institute-tuding-ada-kepentingan-politik</guid><pubDate>Kamis 20 Desember 2007 09:07 WIB</pubDate><dc:creator>Kemas Irawan Nurrachman</dc:creator><media:content url="https://e.okezone.com/error.png" expression="full" type="image/jpeg"></media:content><images><thumb></thumb><image>https://e.okezone.com/error.png</image><title></title></images><description>JAKARTA - Setara Institute menduga penyegelan dan pengrusakan tempat ibadah Jamaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat memilki motif politik.&amp;quot;Ada pihak yang terus menerus mendorong permusuhan kepada Jamaah Ahmadiyah dan jemaah lainnya untuk kepentingan politik,&amp;quot; kata Ketua Setara Institute Hendardi seperti rilis yang diterima okezone, Kamis (20/12/2007).Dia menjelaskan, terjadinya tindakan kekerasan yang berulang dan meluas terhadap Jamaah Ahmadiyah merupakan kegagalan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf kalla dalam memimpin negeri.&amp;quot;Negara lebih memilih tunduk pada penghakiman massa dibandingkan bekerja dan bertindak di atas konstitusi,&amp;quot; paparnya.Sehingga, lanjut Hendardi, Setara Institute mendesak pemerintah melakukan enam tindakan yakni memenuhi kewajiban dalam mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.Ke dua, mencabut berbagai peraturan perundang-undangan yang masih membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ke tiga, memberikan rehabilitasi, restitusi, dan kompenasi kepada korban-korban pelanggaran kebebasan beragama.Ke empat, meminta pemerintah membubarkan Badan Koordinasi Pengawasan Agama dan Kepercayaan (Bakor Pakem). Ke lima, meninjau dan mencabut kebijakan pengakuan tentang enam agama resmi yang diaku negara.&amp;quot;Kemudian mengakui dan melindungi setiap agama dan nkeyakinan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia,&amp;quot; paparnya. Ke enam, tidak tunduk dan patuh pada penghakiman massa dan organisasi keagamaan koorporatis organisasi.  </description><content:encoded>JAKARTA - Setara Institute menduga penyegelan dan pengrusakan tempat ibadah Jamaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat memilki motif politik.&amp;quot;Ada pihak yang terus menerus mendorong permusuhan kepada Jamaah Ahmadiyah dan jemaah lainnya untuk kepentingan politik,&amp;quot; kata Ketua Setara Institute Hendardi seperti rilis yang diterima okezone, Kamis (20/12/2007).Dia menjelaskan, terjadinya tindakan kekerasan yang berulang dan meluas terhadap Jamaah Ahmadiyah merupakan kegagalan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf kalla dalam memimpin negeri.&amp;quot;Negara lebih memilih tunduk pada penghakiman massa dibandingkan bekerja dan bertindak di atas konstitusi,&amp;quot; paparnya.Sehingga, lanjut Hendardi, Setara Institute mendesak pemerintah melakukan enam tindakan yakni memenuhi kewajiban dalam mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.Ke dua, mencabut berbagai peraturan perundang-undangan yang masih membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ke tiga, memberikan rehabilitasi, restitusi, dan kompenasi kepada korban-korban pelanggaran kebebasan beragama.Ke empat, meminta pemerintah membubarkan Badan Koordinasi Pengawasan Agama dan Kepercayaan (Bakor Pakem). Ke lima, meninjau dan mencabut kebijakan pengakuan tentang enam agama resmi yang diaku negara.&amp;quot;Kemudian mengakui dan melindungi setiap agama dan nkeyakinan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia,&amp;quot; paparnya. Ke enam, tidak tunduk dan patuh pada penghakiman massa dan organisasi keagamaan koorporatis organisasi.  </content:encoded></item></channel></rss>
