Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) siap mempertemukan Komnas Perempuan dengan Dapdagri untuk mereview Perda-Perda yang diskriminatif terhadap perempuan. https://news.okezone.com/read/2008/02/20/1/85304/sby-bantu-komnas-perempuan-tinjau-perda-diskriminatifidhttps://news.okezone.com/read/2008/02/20/1/85304/sby-bantu-komnas-perempuan-tinjau-perda-diskriminatifhttps://news.okezone.com/read/2008/02/20/1/85304/sby-bantu-komnas-perempuan-tinjau-perda-diskriminatifRabu 20 Februari 2008 18:14 WIBhttps://e.okezone.com/error.png JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) siap mempertemukan Komnas Perempuan dengan Dapdagri untuk mereview Perda-Perda yang diskriminatif terhadap perempuan. "Mengenai persoalan kebijakan daerah yang diskriminasi terhadap perempuan, presiden menanggapi bahwa negara kita adalah negara in the making dan diskriminasi muncul akibat dari proses ini," ungkap Ketua Komnas Perempuan Kemala Candra Kirana usai bertemu Presiden SBY di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (20/2/2008). Kemala mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Komnas HAM melaporkan 5 hal. Pertama, kekerasan perempuan dalam kontak bersenjata. Kedua, konsitusi atau kebijakan daerah yang diskriminatif. Ketiga penanganan TKI. Keempat hak perempuan korban kekerasan, dan kelima, dukungan pemerintah terhadap komnas perempuan. JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) siap mempertemukan Komnas Perempuan dengan Dapdagri untuk mereview Perda-Perda yang diskriminatif terhadap perempuan. "Mengenai persoalan kebijakan daerah yang diskriminasi terhadap perempuan, presiden menanggapi bahwa negara kita adalah negara in the making dan diskriminasi muncul akibat dari proses ini," ungkap Ketua Komnas Perempuan Kemala Candra Kirana usai bertemu Presiden SBY di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (20/2/2008). Kemala mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Komnas HAM melaporkan 5 hal. Pertama, kekerasan perempuan dalam kontak bersenjata. Kedua, konsitusi atau kebijakan daerah yang diskriminatif. Ketiga penanganan TKI. Keempat hak perempuan korban kekerasan, dan kelima, dukungan pemerintah terhadap komnas perempuan.