Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengsusulkan agar kasus korupsi yang menjerat anggota TNI aktif dan mantan pejabat TNI bisa dimasukkan ke Pengadilan Tipikor.https://news.okezone.com/read/2008/05/19/1/110695/kpk-usulkan-korupsi-tni-masuk-tipikoridhttps://news.okezone.com/read/2008/05/19/1/110695/kpk-usulkan-korupsi-tni-masuk-tipikorhttps://news.okezone.com/read/2008/05/19/1/110695/kpk-usulkan-korupsi-tni-masuk-tipikorSenin 19 Mei 2008 17:50 WIBSandy Adam Mahaputrahttps://img.okezone.com/content/2008/05/19/1/110695/f2N4VpLJH3.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengsusulkan agar kasus korupsi yang menjerat anggota TNI aktif dan mantan pejabat TNI bisa dimasukkan ke Pengadilan Tipikor."Selama ini kasus TNI membingungkan. Karena kasus TNI masih belum bisa masuk ke pengadilan umum. Agar lebih jelas, maka kasus yang dilakukan eks TNI bisa kita ambil," kata Koordinator biro hukum KPK Rooseno saat melakukan diskusi di DPD DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2008).Pengadilan Tipikor, lanjutnya, adalah pengadilan untuk semua rakyat Indonesia yang melakukan korupsi."Minggu depan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) akan dimasukkan dalam usulan KPK. Itu akan disusun setelah pimpinan pulang," tandasnya.Ditanya apakah usulan itu dapat lolos, Rooseno berujar, "Ya namanya usaha, terserah pemerintah dan DPR," imbuhnya.(kem) JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengsusulkan agar kasus korupsi yang menjerat anggota TNI aktif dan mantan pejabat TNI bisa dimasukkan ke Pengadilan Tipikor."Selama ini kasus TNI membingungkan. Karena kasus TNI masih belum bisa masuk ke pengadilan umum. Agar lebih jelas, maka kasus yang dilakukan eks TNI bisa kita ambil," kata Koordinator biro hukum KPK Rooseno saat melakukan diskusi di DPD DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2008).Pengadilan Tipikor, lanjutnya, adalah pengadilan untuk semua rakyat Indonesia yang melakukan korupsi."Minggu depan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) akan dimasukkan dalam usulan KPK. Itu akan disusun setelah pimpinan pulang," tandasnya.Ditanya apakah usulan itu dapat lolos, Rooseno berujar, "Ya namanya usaha, terserah pemerintah dan DPR," imbuhnya.(kem)