Cagub I Gde Winasa dan Cok Budi Suryawan menandatangani kontrak politik dengan Koalisi Perempuan Bali (KPB) di Wantilan DPRD Bali, Rabu (28/5/2008). Kontrak politik tersebut berisi komitmen para cagub melaksanakan kebijakan berprespektif gender. https://news.okezone.com/read/2008/05/28/244/113350/dua-cagub-bali-teken-kontrak-dengan-perempuanidhttps://news.okezone.com/read/2008/05/28/244/113350/dua-cagub-bali-teken-kontrak-dengan-perempuanhttps://news.okezone.com/read/2008/05/28/244/113350/dua-cagub-bali-teken-kontrak-dengan-perempuanRabu 28 Mei 2008 17:03 WIBMuhammad Saifullah https://e.okezone.com/error.png DENPASAR - Cagub I Gde Winasa dan Cok Budi Suryawan menandatangani kontrak politik dengan Koalisi Perempuan Bali (KPB) di Wantilan DPRD Bali, Rabu (28/5/2008). Kontrak politik tersebut berisi komitmen para cagub melaksanakan kebijakan berprespektif gender. Penandatanganan kontrak politik tersebut disaksikan notaris dan ratusan aktivis perempuan Bali. Sejumlah 38 item program kerja dari enam bidang kehidupan seluruhnya disetujui kedua belah pihak sebagai materi perjanjian. Diantaranya, pemberian kesempatan sama kepada perempuan duduk sebagai pejabat publik, peningkatan angka partisipasi murni pendidikan bagi perempuan, dan Perda yang tidak diskriminatif gender. Koordinator Kegiatan Dialog Publik Perempuan dan Pilkada Mewujudkan Terpenuhinya Kepentingan Perempuan, Nyoman Sri Widianti mengatakan kontrak politik ini merupakan bukti keseriusan para cagub memperjuangkan kepentingan kaum hawa di Bali. Dengan kontrak politik ini, pihaknya akan mampu mengawal kinerja para pemimpin Bali ke depan. "Minimal kita memiliki panduan penilaian kinerja gubernur bagi kaum perempuan," ungkap dia. Kontrak politik, kata dia, penting mengingat selama ini perhatian Pemprov Bali kepada kaum perempuan diberbagai sektor kehidupan masih minim. Terbukti terdapat kesenjangan angka partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan. "APK Bali untuk laki-laki sebesar 70,65% dan perempuan hanya 68,04%," urainya. Situasi ini juga melanda ranah kehidupan politik. prosentase jumlah wakil rakyat dari kaum perempuan hanya sebesar 4,4 persen atau 17 orang dari total jumlah anggota DPRD se-Bali 385 orang. Begitu pula dengan jumlah kader perempuan di parpol sejumlah 14,6 persen. "Padahal populasi perempuan di Bali 51,5 persen," ujarnya. Cagub Koalisi Kebangkitan Bali (KKB) I Gde Winasa berjanji tidak akan mendikotomikan antara perempuan dan laki-laki dalam birokrasi yang dipimpinnya. "Semua posisi di SKPD terbuka bagi perempuan," ujarnya. Untuk itu, jika dia terpilih akan menerapkan sistem tender jabatan. Sehingga para pejabat publik betul-betul memiliki kompetensi dan legitimasi dari rakyat. "Silahkan para ibu-ibu ikut tender ini," ungkap dia. Cagub Koalisi Rakyat Bali (KRB) Cok Budi Suryawan juga melontarkan hal senada. Dia menjamin tidak akan ada kebijakan bias gender jika terpilih kelak. Berbagai produk hukum Pemprov Bali akan senantiasa melibatkan kaum perempuan dalam proses perumusannya. "Pada prinsipnya peluang kaum perempuan sama dengan laki-laki dalam pemerintahan," tukasnya. DENPASAR - Cagub I Gde Winasa dan Cok Budi Suryawan menandatangani kontrak politik dengan Koalisi Perempuan Bali (KPB) di Wantilan DPRD Bali, Rabu (28/5/2008). Kontrak politik tersebut berisi komitmen para cagub melaksanakan kebijakan berprespektif gender. Penandatanganan kontrak politik tersebut disaksikan notaris dan ratusan aktivis perempuan Bali. Sejumlah 38 item program kerja dari enam bidang kehidupan seluruhnya disetujui kedua belah pihak sebagai materi perjanjian. Diantaranya, pemberian kesempatan sama kepada perempuan duduk sebagai pejabat publik, peningkatan angka partisipasi murni pendidikan bagi perempuan, dan Perda yang tidak diskriminatif gender. Koordinator Kegiatan Dialog Publik Perempuan dan Pilkada Mewujudkan Terpenuhinya Kepentingan Perempuan, Nyoman Sri Widianti mengatakan kontrak politik ini merupakan bukti keseriusan para cagub memperjuangkan kepentingan kaum hawa di Bali. Dengan kontrak politik ini, pihaknya akan mampu mengawal kinerja para pemimpin Bali ke depan. "Minimal kita memiliki panduan penilaian kinerja gubernur bagi kaum perempuan," ungkap dia. Kontrak politik, kata dia, penting mengingat selama ini perhatian Pemprov Bali kepada kaum perempuan diberbagai sektor kehidupan masih minim. Terbukti terdapat kesenjangan angka partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan. "APK Bali untuk laki-laki sebesar 70,65% dan perempuan hanya 68,04%," urainya. Situasi ini juga melanda ranah kehidupan politik. prosentase jumlah wakil rakyat dari kaum perempuan hanya sebesar 4,4 persen atau 17 orang dari total jumlah anggota DPRD se-Bali 385 orang. Begitu pula dengan jumlah kader perempuan di parpol sejumlah 14,6 persen. "Padahal populasi perempuan di Bali 51,5 persen," ujarnya. Cagub Koalisi Kebangkitan Bali (KKB) I Gde Winasa berjanji tidak akan mendikotomikan antara perempuan dan laki-laki dalam birokrasi yang dipimpinnya. "Semua posisi di SKPD terbuka bagi perempuan," ujarnya. Untuk itu, jika dia terpilih akan menerapkan sistem tender jabatan. Sehingga para pejabat publik betul-betul memiliki kompetensi dan legitimasi dari rakyat. "Silahkan para ibu-ibu ikut tender ini," ungkap dia. Cagub Koalisi Rakyat Bali (KRB) Cok Budi Suryawan juga melontarkan hal senada. Dia menjamin tidak akan ada kebijakan bias gender jika terpilih kelak. Berbagai produk hukum Pemprov Bali akan senantiasa melibatkan kaum perempuan dalam proses perumusannya. "Pada prinsipnya peluang kaum perempuan sama dengan laki-laki dalam pemerintahan," tukasnya.