Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan wacana pemotongan gaji pejabat sebesar 10 persen tidak masuk akal. Alasannya, gaji para pejabat di Indonesia masih tergolong kecil. https://news.okezone.com/read/2008/06/13/1/118345/wapres-pemotongan-gaji-pejabat-tidak-masuk-akalidhttps://news.okezone.com/read/2008/06/13/1/118345/wapres-pemotongan-gaji-pejabat-tidak-masuk-akalhttps://news.okezone.com/read/2008/06/13/1/118345/wapres-pemotongan-gaji-pejabat-tidak-masuk-akalJum'at 13 Juni 2008 13:22 WIBLamtiur Kristin Natalia Malauhttps://e.okezone.com/error.pngJAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan wacana pemotongan gaji pejabat sebesar 10 persen tidak masuk akal. Alasannya, gaji para pejabat di Indonesia masih tergolong kecil."Untuk solidaritas memang bagus. Tapi faktanya, gajinya tidak setinggi Malaysia, Presiden saja bisa Rp 60 juta. Jadi tidak seperti itu. Di Singapura gaji Presiden Rp1 miliar, wajar kalau dipotong 10%. Dilihat kondisinya lah. Mungkin atau tidak," ujar Wapres di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (13/6/2008).Wapres menambahkan, semua pihak ingin memiliki sikap solidaritas dengan masyarakat. Namun, jangan sampai pejabat mencari pendapatan tambahan dari sumber yang ilegal karena gajinya kurang."Tapi yang perlu kita tahu kondisi sebenarnya apakah gaji pejabat itu tinggi. Eselon 1 itu gajinya Rp 5 juta, mungkin wartawan lebih tinggi. Tentu kurang untuk kebutuhan hidup di Jakarta. Apalagi sekarang tidak bisa macam-macam karena ada KPK," tandasnya.  (ase)JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan wacana pemotongan gaji pejabat sebesar 10 persen tidak masuk akal. Alasannya, gaji para pejabat di Indonesia masih tergolong kecil."Untuk solidaritas memang bagus. Tapi faktanya, gajinya tidak setinggi Malaysia, Presiden saja bisa Rp 60 juta. Jadi tidak seperti itu. Di Singapura gaji Presiden Rp1 miliar, wajar kalau dipotong 10%. Dilihat kondisinya lah. Mungkin atau tidak," ujar Wapres di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (13/6/2008).Wapres menambahkan, semua pihak ingin memiliki sikap solidaritas dengan masyarakat. Namun, jangan sampai pejabat mencari pendapatan tambahan dari sumber yang ilegal karena gajinya kurang."Tapi yang perlu kita tahu kondisi sebenarnya apakah gaji pejabat itu tinggi. Eselon 1 itu gajinya Rp 5 juta, mungkin wartawan lebih tinggi. Tentu kurang untuk kebutuhan hidup di Jakarta. Apalagi sekarang tidak bisa macam-macam karena ada KPK," tandasnya.  (ase)