Wagub Jabar Dede Yusuf kedatangan tamu istimewa dari Vietnam. Mereka adalah pimpinan lembaga pemberantasan korupsi di Vietnam. https://news.okezone.com/read/2009/02/19/1/194276/kantor-dede-yusuf-didatangi-kpk-vietnamidhttps://news.okezone.com/read/2009/02/19/1/194276/kantor-dede-yusuf-didatangi-kpk-vietnamhttps://news.okezone.com/read/2009/02/19/1/194276/kantor-dede-yusuf-didatangi-kpk-vietnamKamis 19 Februari 2009 11:18 WIBTB Ardi Januarhttps://e.okezone.com/error.png BANDUNG - Wagub Jabar Dede Yusuf kedatangan tamu istimewa dari Vietnam. Mereka adalah pimpinan lembaga pemberantasan korupsi di Vietnam. Dalam rilis yang diterima okezone, Kamis (19/2/2009), Delegasi KPK Vietnam yang mau â€~belajar' transparansi kepada Dede Yusuf tercatat sebanyak 12 orang. Mereka dipimpin Le Van Lan yang menjabat sebagai director general VNCSCPA (KPK Vietnam). "Dengan rendah hati, kami akan belajar ke Jabar bagaimana memberantas dan pencegahan korupsi," ujar Le Van Lan saat berkunjung ke kantor Dede Yusuf di Gedung Sate Bandung. Perlu diketahui, KPK Vietnam bernama Viet Nam Central Steering Commision for Prevention and Anticorruption. "Saya senang KPK di Vietnam sudah ada sampai tingkat provinsi. Ini sebuah kemajuan karena di Indonesia KPK baru ada di pusat,"' jelas Dede. Dede mengaku pemberantasan korupsi di Jabar terbilang paling tinggi. Buktinya banyak pejabat yang sudah diproses hukum dan ditahan KPK. "Mantan pejabat tinggi Pemprov Jabar juga diproses hukum. Ini bukti pemberantasan korupsi di Jabar tidak main-main," tandasnya. Sejumlah bupati, wali kota, dan pejabat birokrasi lainnya juga banyak yang sudah masuk terali besi. Kemudian, setiap hari selalu ada saja berita pemeriksaan pejabat oleh aparat penegak hukum. "Ini membuat pejabat takut berbuat curang dan korupsi," ucap mantan aktor laga tersebut. Dari 180 negara yang disurvei, kata Dede, level Vietnam dan Indonesia dalam pemberantasan korupsi hampir sama. Hal itu terjadi karena kedua negara sama-sama pernah mengalami pergolakan revolusi melawan kolonialisme. "Pasca revolusi biasanya muncul kekuatan-kekuatan baru yang saat berkuasa memicu sejumlah penyelewengan anggaran," tandasnya. Untuk penyegaran birokrasi, lanjut Dede, Jabar secara periodik melakukan rotasi pejabat. "Pejabat yang bersih dan berprestasi akan dapat reward, sebaliknya yang melanggar akan dikenai sanksi tegas," katanya. Untuk pengaduan masyarakat akan segera dibuka kotak pos dan layanan pesan singkat (SMS) di bawah koordinasi langsung Dede. BANDUNG - Wagub Jabar Dede Yusuf kedatangan tamu istimewa dari Vietnam. Mereka adalah pimpinan lembaga pemberantasan korupsi di Vietnam. Dalam rilis yang diterima okezone, Kamis (19/2/2009), Delegasi KPK Vietnam yang mau â€~belajar' transparansi kepada Dede Yusuf tercatat sebanyak 12 orang. Mereka dipimpin Le Van Lan yang menjabat sebagai director general VNCSCPA (KPK Vietnam). "Dengan rendah hati, kami akan belajar ke Jabar bagaimana memberantas dan pencegahan korupsi," ujar Le Van Lan saat berkunjung ke kantor Dede Yusuf di Gedung Sate Bandung. Perlu diketahui, KPK Vietnam bernama Viet Nam Central Steering Commision for Prevention and Anticorruption. "Saya senang KPK di Vietnam sudah ada sampai tingkat provinsi. Ini sebuah kemajuan karena di Indonesia KPK baru ada di pusat,"' jelas Dede. Dede mengaku pemberantasan korupsi di Jabar terbilang paling tinggi. Buktinya banyak pejabat yang sudah diproses hukum dan ditahan KPK. "Mantan pejabat tinggi Pemprov Jabar juga diproses hukum. Ini bukti pemberantasan korupsi di Jabar tidak main-main," tandasnya. Sejumlah bupati, wali kota, dan pejabat birokrasi lainnya juga banyak yang sudah masuk terali besi. Kemudian, setiap hari selalu ada saja berita pemeriksaan pejabat oleh aparat penegak hukum. "Ini membuat pejabat takut berbuat curang dan korupsi," ucap mantan aktor laga tersebut. Dari 180 negara yang disurvei, kata Dede, level Vietnam dan Indonesia dalam pemberantasan korupsi hampir sama. Hal itu terjadi karena kedua negara sama-sama pernah mengalami pergolakan revolusi melawan kolonialisme. "Pasca revolusi biasanya muncul kekuatan-kekuatan baru yang saat berkuasa memicu sejumlah penyelewengan anggaran," tandasnya. Untuk penyegaran birokrasi, lanjut Dede, Jabar secara periodik melakukan rotasi pejabat. "Pejabat yang bersih dan berprestasi akan dapat reward, sebaliknya yang melanggar akan dikenai sanksi tegas," katanya. Untuk pengaduan masyarakat akan segera dibuka kotak pos dan layanan pesan singkat (SMS) di bawah koordinasi langsung Dede.