Pemkot Depok akan mengefektifkan program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Aplikasinya berupa penyelenggaraan program lokal mendampingi program pusat berdana senilai Rp60 miliar. https://news.okezone.com/read/2009/05/07/1/217296/ratusan-rumah-di-depok-tak-layak-huniidhttps://news.okezone.com/read/2009/05/07/1/217296/ratusan-rumah-di-depok-tak-layak-hunihttps://news.okezone.com/read/2009/05/07/1/217296/ratusan-rumah-di-depok-tak-layak-huniKamis 07 Mei 2009 02:44 WIBMarieska Harya Virdhanihttps://e.okezone.com/error.pngDEPOK - Pemkot Depok akan mengefektifkan program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Aplikasinya berupa penyelenggaraan program lokal mendampingi program pusat berdana senilai Rp60 miliar. "Program yang akan mendampingi program pusat seperti renovasi rumah tak layak huni, penataan kawasan kumuh, dan pemberdayaan ekonomi rakyat," jelas Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Khamid Wijaya, Rabu (6/5/2009). Estimasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp60 miliar yang diambil dari APBD Kota Depok. Hamid menyebutkan, ada tiga kawasan yang menjadi lokasi sentra kemiskinan yang ada di Depok di antaranya Cipayung, Pondok Jaya, dan Leuwinanggung. Dari rangkaian program yang dilakukan untuk mengurangi kuantitas kemiskinan terlihat dari penurunan jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Kota Depok yang mencapai 8 persen. Tahun lalu, jumlahnya mencapai 32.085 RTM, kini menjadi 31.745 RTM. Untuk mewujudkannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (PMKP) Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (PMKP) merancang renovasi untuk 550 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun ini. "Program RTLH dan peningkatan kualitas perumahan rakyat di Depok ini baru tuntas pada tahun 2012,"prediksi Kadis PMKP Kota Depok Zalfinus Irwan. Pasalnya, data yang digunakan dinasnya disusun pada tahun 2006 lalu dan kurang valid. Dari data Dinas PMKP Kota Depok tahun  2007, sekitar 2.885 rumah akan direnovasi secara bertahap. Rumah yang telah direnovasi pada 2007 mencapai 986 rumah. Sedangkan sisanya ditargetkan selesai empat tahun mendatang. Data 2008 menyebutkan, daerah yang banyak terdapat rumah rusak ada di wilayah Sawangan dan Cimanggis, sedangkan di Pancoran Mas banyak perumahan kumuh. Pemkot Depok menganggarkan dana renovasi sebesar Rp10 juta  untuk setiap rumah yang telah memenuhi ketentuan bantuan. Perbaikan dilakukan dengan beberapa skala prioritas. Artinya, renovasi yang akan dilakukan adalah dengan memperbaiki atap serta lantai dan dinding. Namun, kata Zalfinus tidak menutup pula akan dilakukan renovasi total jika memang kondisi rumah sangat memprihatinkan. "Secara kasat mata bisa kita lihat mana yang akan didahulukan. Yang banyak terjadi di Depok adalah rumah dengan kondisi lantai yang sudah hancur dan dinding dari bilik bambu," tambah Zalfinus. Setiap RTLH berhak direnovasi dengan prinsip tertentu seperti kondisi rumah yang memperihatinkan, rusak akibat bencana alam serta rumah milik sendiri yang ditempati sang pemilik. Sedangkan prosedur pelaksanaannya diajukan dari  bawah ke atas. Artinya, RT, RW dan LPM mengajukkan data kepada PMKP untuk diverifikasi. Disinggung mengenai waktu pelaksanaan, Zalfinus menjawab, tergantung kesiapan anggaran. "Seharusnya ada dana cadangan untuk menangani masalah renovasi rumah," katanya. Renovasi rumah tersebut merupakan program daerah dan pusat dengan rincian 10 rumah dari program P2KP, 10 rumah dari TMMD, 180 rumah dari program PMKP dan 50 rumah dari program Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Depok.Sementara itu, Pemkot Depok akan melaksanakan juga program pusat. Di antaranya program Kementerian Negara Perumahan Rakyat yang merenovasi 100 rumah serta program Departemen Sosial yang akan merenovasi 200 rumah. DEPOK - Pemkot Depok akan mengefektifkan program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Aplikasinya berupa penyelenggaraan program lokal mendampingi program pusat berdana senilai Rp60 miliar. "Program yang akan mendampingi program pusat seperti renovasi rumah tak layak huni, penataan kawasan kumuh, dan pemberdayaan ekonomi rakyat," jelas Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Khamid Wijaya, Rabu (6/5/2009). Estimasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp60 miliar yang diambil dari APBD Kota Depok. Hamid menyebutkan, ada tiga kawasan yang menjadi lokasi sentra kemiskinan yang ada di Depok di antaranya Cipayung, Pondok Jaya, dan Leuwinanggung. Dari rangkaian program yang dilakukan untuk mengurangi kuantitas kemiskinan terlihat dari penurunan jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Kota Depok yang mencapai 8 persen. Tahun lalu, jumlahnya mencapai 32.085 RTM, kini menjadi 31.745 RTM. Untuk mewujudkannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (PMKP) Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (PMKP) merancang renovasi untuk 550 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun ini. "Program RTLH dan peningkatan kualitas perumahan rakyat di Depok ini baru tuntas pada tahun 2012,"prediksi Kadis PMKP Kota Depok Zalfinus Irwan. Pasalnya, data yang digunakan dinasnya disusun pada tahun 2006 lalu dan kurang valid. Dari data Dinas PMKP Kota Depok tahun  2007, sekitar 2.885 rumah akan direnovasi secara bertahap. Rumah yang telah direnovasi pada 2007 mencapai 986 rumah. Sedangkan sisanya ditargetkan selesai empat tahun mendatang. Data 2008 menyebutkan, daerah yang banyak terdapat rumah rusak ada di wilayah Sawangan dan Cimanggis, sedangkan di Pancoran Mas banyak perumahan kumuh. Pemkot Depok menganggarkan dana renovasi sebesar Rp10 juta  untuk setiap rumah yang telah memenuhi ketentuan bantuan. Perbaikan dilakukan dengan beberapa skala prioritas. Artinya, renovasi yang akan dilakukan adalah dengan memperbaiki atap serta lantai dan dinding. Namun, kata Zalfinus tidak menutup pula akan dilakukan renovasi total jika memang kondisi rumah sangat memprihatinkan. "Secara kasat mata bisa kita lihat mana yang akan didahulukan. Yang banyak terjadi di Depok adalah rumah dengan kondisi lantai yang sudah hancur dan dinding dari bilik bambu," tambah Zalfinus. Setiap RTLH berhak direnovasi dengan prinsip tertentu seperti kondisi rumah yang memperihatinkan, rusak akibat bencana alam serta rumah milik sendiri yang ditempati sang pemilik. Sedangkan prosedur pelaksanaannya diajukan dari  bawah ke atas. Artinya, RT, RW dan LPM mengajukkan data kepada PMKP untuk diverifikasi. Disinggung mengenai waktu pelaksanaan, Zalfinus menjawab, tergantung kesiapan anggaran. "Seharusnya ada dana cadangan untuk menangani masalah renovasi rumah," katanya. Renovasi rumah tersebut merupakan program daerah dan pusat dengan rincian 10 rumah dari program P2KP, 10 rumah dari TMMD, 180 rumah dari program PMKP dan 50 rumah dari program Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Depok.Sementara itu, Pemkot Depok akan melaksanakan juga program pusat. Di antaranya program Kementerian Negara Perumahan Rakyat yang merenovasi 100 rumah serta program Departemen Sosial yang akan merenovasi 200 rumah.