Hingga kini Rancangan Undang-undang Pengadilan Tipikor belum juga disahkan oleh DPR. Menanggapi hal ini, Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta menilai tidak ada tindakan progresif dari DPR. https://news.okezone.com/read/2009/06/18/1/230604/menkum-ham-dpr-seperti-main-main-bahas-ruu-tipikoridhttps://news.okezone.com/read/2009/06/18/1/230604/menkum-ham-dpr-seperti-main-main-bahas-ruu-tipikorhttps://news.okezone.com/read/2009/06/18/1/230604/menkum-ham-dpr-seperti-main-main-bahas-ruu-tipikorKamis 18 Juni 2009 13:53 WIBAmirul Hasanhttps://e.okezone.com/error.png Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} JAKARTA - Hingga kini Rancangan Undang-undang Pengadilan Tipikor belum juga disahkan oleh DPR. Menanggapi hal ini, Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta menilai tidak ada tindakan progresif dari DPR. "Saya kok melihatnya DPR seperti main-main. Pertanyaan-pertanyaan tidak substantif, mundur ke belakang," kata Andi Matalatta di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2009). Pertanyaan DPR yang dianggap mundur ke belakang, lanjutnya, karena mereka masih menanyakan apa perlunya undang-undang ini. DPR bahkan sempat menanyakan ruu ini bertentangan dengan UUD 1945. "Karena itu kita perbaiki supaya tidak bertentangan. Kita berharap secepat mungkin bisa diselesaikan," tuturnya. Andi Matalatta mengingatkan agar anggota dewan tidak takut apa pun terkait pengesahan ruu tersebut. "Kenapa mesti takut, kecuali kalau tangannya basah. Kalau tangannya kering berarti bersih," pungkasnya. Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} JAKARTA - Hingga kini Rancangan Undang-undang Pengadilan Tipikor belum juga disahkan oleh DPR. Menanggapi hal ini, Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta menilai tidak ada tindakan progresif dari DPR. "Saya kok melihatnya DPR seperti main-main. Pertanyaan-pertanyaan tidak substantif, mundur ke belakang," kata Andi Matalatta di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2009). Pertanyaan DPR yang dianggap mundur ke belakang, lanjutnya, karena mereka masih menanyakan apa perlunya undang-undang ini. DPR bahkan sempat menanyakan ruu ini bertentangan dengan UUD 1945. "Karena itu kita perbaiki supaya tidak bertentangan. Kita berharap secepat mungkin bisa diselesaikan," tuturnya. Andi Matalatta mengingatkan agar anggota dewan tidak takut apa pun terkait pengesahan ruu tersebut. "Kenapa mesti takut, kecuali kalau tangannya basah. Kalau tangannya kering berarti bersih," pungkasnya.