Dukungan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono datang dari Hinca Panjaitan, Praktisi Hukum dan Media. Menurutnya, Presiden selalu taat hukum.https://news.okezone.com/read/2009/06/27/1/233400/hinca-sby-tak-mungkin-gembosi-kpkidhttps://news.okezone.com/read/2009/06/27/1/233400/hinca-sby-tak-mungkin-gembosi-kpkhttps://news.okezone.com/read/2009/06/27/1/233400/hinca-sby-tak-mungkin-gembosi-kpkSabtu 27 Juni 2009 07:09 WIBTB Ardi Januarhttps://e.okezone.com/error.png Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 JAKARTA - Dukungan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono datang dari Hinca Panjaitan, Praktisi Hukum dan Media. Menurutnya, Presiden selalu taat hukum. "Presiden selalu taat hukum dan taat asas menghormati mekanisme hukum," ujarnya seperti dalam pesan singkat yang diterima okezone, Sabtu (27/6/2009). Hinca menambahkan, SBY selalu menaati proses pemerintahan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. "Dia tidak mungkin memerintahkan hal itu (BPKP audit KPK)," tegasnya. Apalagi tudingan penggembosan KPK dilakukan hanya untuk membebaskan besannya, Aulia Tantowi Pohan yang divonis 4,5 tahun oleh Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi karena kasus aliran dana Bank Indonesia dari YPPI. "Proses hukum yang dilakukan KPK sudah sesuai fungsinya dan sama sekali tidak pernah diintervensi SBY. Itu hanya misinterpretasi dan tuduhan tanpa dasar," pungkasnya. Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 JAKARTA - Dukungan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono datang dari Hinca Panjaitan, Praktisi Hukum dan Media. Menurutnya, Presiden selalu taat hukum. "Presiden selalu taat hukum dan taat asas menghormati mekanisme hukum," ujarnya seperti dalam pesan singkat yang diterima okezone, Sabtu (27/6/2009). Hinca menambahkan, SBY selalu menaati proses pemerintahan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. "Dia tidak mungkin memerintahkan hal itu (BPKP audit KPK)," tegasnya. Apalagi tudingan penggembosan KPK dilakukan hanya untuk membebaskan besannya, Aulia Tantowi Pohan yang divonis 4,5 tahun oleh Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi karena kasus aliran dana Bank Indonesia dari YPPI. "Proses hukum yang dilakukan KPK sudah sesuai fungsinya dan sama sekali tidak pernah diintervensi SBY. Itu hanya misinterpretasi dan tuduhan tanpa dasar," pungkasnya.