Bagi Tugas TNI & Polri Atasi Teroris Harus JelasDewan Perwakilan Rakyat menyambut baik rencana pemerintah untuk melibatkan TNI dalam menanggulangi teroris. Untuk memperkuat hal ini, pemerintah sebaiknya mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai pembagian tugas dan wewenang antara TNI dan Polri. https://news.okezone.com/read/2009/08/24/1/250798/bagi-tugas-tni-polri-atasi-teroris-harus-jelasidBagi Tugas TNI & Polri Atasi Teroris Harus Jelashttps://news.okezone.com/read/2009/08/24/1/250798/bagi-tugas-tni-polri-atasi-teroris-harus-jelashttps://news.okezone.com/read/2009/08/24/1/250798/bagi-tugas-tni-polri-atasi-teroris-harus-jelasSenin 24 Agustus 2009 13:49 WIBMaria Ulfa Eleven Safahttps://e.okezone.com/error.png Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat menyambut baik rencana pemerintah untuk melibatkan TNI dalam menanggulangi teroris. Untuk memperkuat hal ini, pemerintah sebaiknya mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai pembagian tugas dan wewenang antara TNI dan Polri. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Yusron Ihza Mahendra di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/8/2009). "Masalah teroris ini merupakan ancaman bersama, ini perlu diatur agar tidak terjadi tumpang tindih dan pelemparan tanggung jawab antar keduanya," imbuhnya. Menurut dia, ada beberapa hal yang pelu diperhatikan atas kerjasama TNI dan Polri. "Kondisi TNI dan Polri yang sama-sama mau leading di depan dalam menanggulangi terorisme, sehingga tidak ada saling tumpang tindih," tambahnya. Idealnya, kata dia, Badan Intelijen Negara (BIN) diberi kewenangan untuk menanggulangi  masalah terorisme. "Selama ini BIN tidak punya kewenangan untuk menanggulangi terorisme," pungkasnya. Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat menyambut baik rencana pemerintah untuk melibatkan TNI dalam menanggulangi teroris. Untuk memperkuat hal ini, pemerintah sebaiknya mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai pembagian tugas dan wewenang antara TNI dan Polri. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Yusron Ihza Mahendra di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/8/2009). "Masalah teroris ini merupakan ancaman bersama, ini perlu diatur agar tidak terjadi tumpang tindih dan pelemparan tanggung jawab antar keduanya," imbuhnya. Menurut dia, ada beberapa hal yang pelu diperhatikan atas kerjasama TNI dan Polri. "Kondisi TNI dan Polri yang sama-sama mau leading di depan dalam menanggulangi terorisme, sehingga tidak ada saling tumpang tindih," tambahnya. Idealnya, kata dia, Badan Intelijen Negara (BIN) diberi kewenangan untuk menanggulangi  masalah terorisme. "Selama ini BIN tidak punya kewenangan untuk menanggulangi terorisme," pungkasnya.