Pasukan Pengaman Perbatasan Indonesia mengambil langkah tegas dengan menghentikan pembangunan pos imigrasi Timor Leste di wilayah Naktuka, Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, karena dibangun dilahan yang masih disengketakan kedua negara. https://news.okezone.com/read/2009/10/05/340/262637/tni-hentikan-pembangunan-pos-di-batas-timor-lesteidhttps://news.okezone.com/read/2009/10/05/340/262637/tni-hentikan-pembangunan-pos-di-batas-timor-lestehttps://news.okezone.com/read/2009/10/05/340/262637/tni-hentikan-pembangunan-pos-di-batas-timor-lesteSenin 05 Oktober 2009 12:42 WIBRahmat Jhttps://e.okezone.com/error.png KUPANG - Pasukan Pengaman Perbatasan Indonesia mengambil langkah tegas dengan menghentikan pembangunan pos imigrasi Timor Leste di wilayah Naktuka, Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, karena dibangun dilahan yang masih disengketakan kedua negara. "Karena pos imigrasi Timor Leste dibangun di lokasi yang seharusnya dikosongkan dari aktivitas publik, maka TNI terpaksa menghentikan pembangunan itu," kata Danrem 161 Wirasakti Kupang, Kolonel Infanteri Dodi Usodo Hargo, Senin (5/10/2009). Menurut Danrem, wilayah yang disengketakan di Desa Naktuka, mencapai 1.069 hektare, yang sebagian besar di antaranya adalah areal persawahan. "Di lokasi itu, terdapat 44 keluarga warga negara Timor Leste. TNI sudah mendesak pemerintah Timor Leste untuk mengosongkan kawasan itu, tetapi sampai saat ini, 44 keluarga tersebut masih tetap bertahan," lanjutnya. Danrem menambahkan, tidak ada penyerobotan tanah, sebagaimana pernah diberitakan sejumlah media massa, karena 44 keluarga tersebut sudah menetap di lokasi yang disengketakan sejak Timor Leste masih berintegrasi dengan Indonesia. "Apabila dikemudian hari ternyata wilayah sengketa tersebut masuk ke dalam wilayah NKRI, maka 44 keluarga itu tinggal menentukan pilihan, menjadi WNI atau meninggalkan lokasi itu," tandasnya.  Sejauh ini, lanjut Dodi, ada indikasi kecurangan yang dilakukan Timor Leste, karena tetap mempertahankan warganya menetap di lokasi yang disengketakan. "Salah satu bentuk kecurangan yakni kehadiran Menteri Pertanian Timor Leste di lokasi sengketa dan melakukan panen perdana. Kami sudah koordinasi dengan KBRI untuk menyampaikan nota protes," kata Dodi. Akhir September lalu, sebuah tim Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsutanal) yang dipimpin Sri Handoyo tiba di perbatasan Indonesia-Timor Leste guna melakukan survei. Tim beranggotakan delapan personel Bakorsutanal ini mulai melakukan survei sejak 25 September 2009 lalu hingga 28 November mendatang. KUPANG - Pasukan Pengaman Perbatasan Indonesia mengambil langkah tegas dengan menghentikan pembangunan pos imigrasi Timor Leste di wilayah Naktuka, Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, karena dibangun dilahan yang masih disengketakan kedua negara. "Karena pos imigrasi Timor Leste dibangun di lokasi yang seharusnya dikosongkan dari aktivitas publik, maka TNI terpaksa menghentikan pembangunan itu," kata Danrem 161 Wirasakti Kupang, Kolonel Infanteri Dodi Usodo Hargo, Senin (5/10/2009). Menurut Danrem, wilayah yang disengketakan di Desa Naktuka, mencapai 1.069 hektare, yang sebagian besar di antaranya adalah areal persawahan. "Di lokasi itu, terdapat 44 keluarga warga negara Timor Leste. TNI sudah mendesak pemerintah Timor Leste untuk mengosongkan kawasan itu, tetapi sampai saat ini, 44 keluarga tersebut masih tetap bertahan," lanjutnya. Danrem menambahkan, tidak ada penyerobotan tanah, sebagaimana pernah diberitakan sejumlah media massa, karena 44 keluarga tersebut sudah menetap di lokasi yang disengketakan sejak Timor Leste masih berintegrasi dengan Indonesia. "Apabila dikemudian hari ternyata wilayah sengketa tersebut masuk ke dalam wilayah NKRI, maka 44 keluarga itu tinggal menentukan pilihan, menjadi WNI atau meninggalkan lokasi itu," tandasnya.  Sejauh ini, lanjut Dodi, ada indikasi kecurangan yang dilakukan Timor Leste, karena tetap mempertahankan warganya menetap di lokasi yang disengketakan. "Salah satu bentuk kecurangan yakni kehadiran Menteri Pertanian Timor Leste di lokasi sengketa dan melakukan panen perdana. Kami sudah koordinasi dengan KBRI untuk menyampaikan nota protes," kata Dodi. Akhir September lalu, sebuah tim Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsutanal) yang dipimpin Sri Handoyo tiba di perbatasan Indonesia-Timor Leste guna melakukan survei. Tim beranggotakan delapan personel Bakorsutanal ini mulai melakukan survei sejak 25 September 2009 lalu hingga 28 November mendatang.