Wacana kenaikan gaji para menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua menuai kecaman dari berbagai pihak. Rencana tersebut dinilai sangat tidak etis dan mengusik perasaan publik.https://news.okezone.com/read/2009/10/26/339/269091/kenaikan-gaji-menteri-dinilai-sangat-tidak-etisidhttps://news.okezone.com/read/2009/10/26/339/269091/kenaikan-gaji-menteri-dinilai-sangat-tidak-etishttps://news.okezone.com/read/2009/10/26/339/269091/kenaikan-gaji-menteri-dinilai-sangat-tidak-etisSenin 26 Oktober 2009 06:09 WIBTB Ardi JanuarFoto: presidensby.infohttps://img.okezone.com/content/2009/10/26/339/269091/mcQStWkfxY.jpg JAKARTA - Wacana kenaikan gaji para menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua menuai kecaman dari berbagai pihak. Rencana tersebut dinilai sangat tidak etis dan mengusik perasaan publik. "Para menteri itu belum menunjukkan kerja kongkret untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Usulan naik gaji menunjukkan tidak adanya sensivitas terhadap penderitaan rakyat," ujar pengamat politik Burhanuddin Muhtadi kepada okezone, Senin (26/10/2009). Menurutnya, usulan kenaikan gaji telah melengkapi daftar kebijakan tidak populer yang diambil pemerintah, sama seperti kenaikan tarif tol, gas elpiji, dan sebagainya. "Kebijakan tidak populis itu biasanya dilakukan di awal pemerintahan. Ini dilakukan mumpung pemilu berikutnya masih jauh," tandas peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) tersebut. Sebagaimana diketahui, pascapelantikan menteri KIB jilid dua muncul wacana kenaikan gaji. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, wacana tersebut masih dalam pembahasan pemerintah. JAKARTA - Wacana kenaikan gaji para menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua menuai kecaman dari berbagai pihak. Rencana tersebut dinilai sangat tidak etis dan mengusik perasaan publik. "Para menteri itu belum menunjukkan kerja kongkret untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Usulan naik gaji menunjukkan tidak adanya sensivitas terhadap penderitaan rakyat," ujar pengamat politik Burhanuddin Muhtadi kepada okezone, Senin (26/10/2009). Menurutnya, usulan kenaikan gaji telah melengkapi daftar kebijakan tidak populer yang diambil pemerintah, sama seperti kenaikan tarif tol, gas elpiji, dan sebagainya. "Kebijakan tidak populis itu biasanya dilakukan di awal pemerintahan. Ini dilakukan mumpung pemilu berikutnya masih jauh," tandas peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) tersebut. Sebagaimana diketahui, pascapelantikan menteri KIB jilid dua muncul wacana kenaikan gaji. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, wacana tersebut masih dalam pembahasan pemerintah.