Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian departemen kembali menguak. Ada juga usulan untuk membentuk kementerian negara khusus mengurus kemanan yang selama ini ada di tangan Polri.https://news.okezone.com/read/2009/11/05/339/272431/polri-baiknya-di-bawah-kemeneg-urusan-keamananidhttps://news.okezone.com/read/2009/11/05/339/272431/polri-baiknya-di-bawah-kemeneg-urusan-keamananhttps://news.okezone.com/read/2009/11/05/339/272431/polri-baiknya-di-bawah-kemeneg-urusan-keamananKamis 05 November 2009 09:03 WIBLamtiur Kristin Natalia Malauhttps://e.okezone.com/error.png Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } JAKARTA - Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian departemen kembali menguak. Ada juga usulan untuk membentuk kementerian negara khusus mengurus kemanan yang selama ini ada di tangan Polri. Pakar hukum Universitas Indonesia Budi Darmono menjelaskan, wacana menarik Polri ke bawah Departemen Dalam Negeri dirasa kurang pas. Depdagri dinilai sudah terlalu rumit dengan segudang tugasnya selama ini. "Keamanan itu penting untuk urusan dalam negeri. Polisi kan selama ini berperan sebagai policy maker dan policy executor, jadi tidak ada kontrol. TNI kan sudah di bawah Menko Polhukam," ungkap Budi Darmono kepada okezone, Kamis (5/11/2009). Namun jika anggaran pembentukan departemen dirasa terlalu berat, maka bisa dibentuk kementerian negara urusan keamanan. "Untuk menghemat, sekaligus untuk check and balances," pungkasnya. Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } JAKARTA - Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian departemen kembali menguak. Ada juga usulan untuk membentuk kementerian negara khusus mengurus kemanan yang selama ini ada di tangan Polri. Pakar hukum Universitas Indonesia Budi Darmono menjelaskan, wacana menarik Polri ke bawah Departemen Dalam Negeri dirasa kurang pas. Depdagri dinilai sudah terlalu rumit dengan segudang tugasnya selama ini. "Keamanan itu penting untuk urusan dalam negeri. Polisi kan selama ini berperan sebagai policy maker dan policy executor, jadi tidak ada kontrol. TNI kan sudah di bawah Menko Polhukam," ungkap Budi Darmono kepada okezone, Kamis (5/11/2009). Namun jika anggaran pembentukan departemen dirasa terlalu berat, maka bisa dibentuk kementerian negara urusan keamanan. "Untuk menghemat, sekaligus untuk check and balances," pungkasnya.