Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta bertindak cepat dalam membasmi mafia peradilan, tidak sekadar mendeklarasikan ganyang mafia. https://news.okezone.com/read/2009/11/06/339/272952/ganyang-mafia-harus-dibuktikan-dengan-tindakanidhttps://news.okezone.com/read/2009/11/06/339/272952/ganyang-mafia-harus-dibuktikan-dengan-tindakanhttps://news.okezone.com/read/2009/11/06/339/272952/ganyang-mafia-harus-dibuktikan-dengan-tindakanJum'at 06 November 2009 13:03 WIBMaria Ulfa Eleven Safahttps://img.okezone.com/content/2009/11/06/339/272952/ow6o3Cp2Ok.jpgJAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta bertindak cepat dalam membasmi mafia peradilan, tidak sekadar mendeklarasikan ganyang mafia. "Kalau SBY sudah mendeklarasikan ganyang mafia maka harus bertindak cepat. Ini semua kan gara-gara SBY (masalah pelemahan KPK) yang waktu berkunjung ke Kompas beberapa waktu lalu," kata Sosiolog Thamrin Amal Tamagola di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (6/11/2009).Dia mengatakan, dalam suatu negara konstitusional tidak boleh ada satu lembaga superbody yang bisa goes and check. "Itu sebenarnya isyarat lampu hijau untuk koruptor baik di DPR periode lalu maupun penegak hukum (Kejaksaan dan Polri)," ujar Thamrin.Menurut dia, akibatnya bermunculan bebagai upaya untuk memasung hak-hak istimewa KPK dan mempreteli satu per satu kewenangan KPK. "Ini pernyataan gegabah SBY saat itu," ungkapnya.Sambung Thamrin, "SBY ini kan doktor dan bisa bicara seenaknya. Tapi ketika dia jadi presiden, dia harus tahu konteks dong. Kalau RI 1 bilang begitu itu akan berdampak besar. Dari situ para buaya mulai bermunculan." JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta bertindak cepat dalam membasmi mafia peradilan, tidak sekadar mendeklarasikan ganyang mafia. "Kalau SBY sudah mendeklarasikan ganyang mafia maka harus bertindak cepat. Ini semua kan gara-gara SBY (masalah pelemahan KPK) yang waktu berkunjung ke Kompas beberapa waktu lalu," kata Sosiolog Thamrin Amal Tamagola di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (6/11/2009).Dia mengatakan, dalam suatu negara konstitusional tidak boleh ada satu lembaga superbody yang bisa goes and check. "Itu sebenarnya isyarat lampu hijau untuk koruptor baik di DPR periode lalu maupun penegak hukum (Kejaksaan dan Polri)," ujar Thamrin.Menurut dia, akibatnya bermunculan bebagai upaya untuk memasung hak-hak istimewa KPK dan mempreteli satu per satu kewenangan KPK. "Ini pernyataan gegabah SBY saat itu," ungkapnya.Sambung Thamrin, "SBY ini kan doktor dan bisa bicara seenaknya. Tapi ketika dia jadi presiden, dia harus tahu konteks dong. Kalau RI 1 bilang begitu itu akan berdampak besar. Dari situ para buaya mulai bermunculan."