Tokoh reformasi Amien Rais ikut berkomentar soal konflik antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Ketua MPR ini berpendapat bahwa politisasi terhadap kasus ini berpeluang pada aksi anarkisme masyarakat.https://news.okezone.com/read/2009/11/06/339/273105/amien-konflik-polri-kpk-bisa-timbulkan-anarkismeidhttps://news.okezone.com/read/2009/11/06/339/273105/amien-konflik-polri-kpk-bisa-timbulkan-anarkismehttps://news.okezone.com/read/2009/11/06/339/273105/amien-konflik-polri-kpk-bisa-timbulkan-anarkismeJum'at 06 November 2009 18:08 WIBMaria Ulfa Eleven Safahttps://img.okezone.com/content/2009/11/06/339/273105/CmUd2wnV7E.jpgJAKARTA - Tokoh reformasi Amien Rais ikut berkomentar soal konflik antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Ketua MPR ini berpendapat bahwa politisasi terhadap kasus ini berpeluang pada aksi anarkisme masyarakat. "Kalau anak-anak bangsa sudah tidak percaya lagi pada lembaga penegak hukum, DPR dan pemerintah, nihilisme dapat menyapu masyarakat luas dan akhirnya berujung pada aksi anarkisme," terang Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2009).Amien mengakui bahwa pernyataan disampaikan terkesan dramatis. Namun, kata dia, hal ini dilakukan untuk menjaga kehati-hatian agar semua pihak menghindari politisasi terhadap dua lembaga ini."Agar semua orang dapat kembali ke ranah hukum yang lebih tegas, transparan, dan relatif cepat," pungkasnya.JAKARTA - Tokoh reformasi Amien Rais ikut berkomentar soal konflik antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Ketua MPR ini berpendapat bahwa politisasi terhadap kasus ini berpeluang pada aksi anarkisme masyarakat. "Kalau anak-anak bangsa sudah tidak percaya lagi pada lembaga penegak hukum, DPR dan pemerintah, nihilisme dapat menyapu masyarakat luas dan akhirnya berujung pada aksi anarkisme," terang Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2009).Amien mengakui bahwa pernyataan disampaikan terkesan dramatis. Namun, kata dia, hal ini dilakukan untuk menjaga kehati-hatian agar semua pihak menghindari politisasi terhadap dua lembaga ini."Agar semua orang dapat kembali ke ranah hukum yang lebih tegas, transparan, dan relatif cepat," pungkasnya.