Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring menyayangkan video Williardi Wizar dan Antasari Azhar yang dirilis Mabes Polri kepada media massa belum lama ini. Video itu dinilai menyesatkan. https://news.okezone.com/read/2009/11/12/339/275005/video-pemeriksaan-wiliardi-antasari-menyesatkanidhttps://news.okezone.com/read/2009/11/12/339/275005/video-pemeriksaan-wiliardi-antasari-menyesatkanhttps://news.okezone.com/read/2009/11/12/339/275005/video-pemeriksaan-wiliardi-antasari-menyesatkanKamis 12 November 2009 17:52 WIBMiftachul ChusnaMenteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring. (Foto: Heru Haryono/okezone)https://img.okezone.com/content/2009/11/12/339/275005/6Eoci0Ap8C.jpgDENPASAR - Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring menyayangkan video Williardi Wizar dan Antasari Azhar yang dirilis Mabes Polri kepada media massa belum lama ini. Video itu dinilai menyesatkan."Video itu jelas bukan seluruhnya fakta, karena hanya sepotong-porong. Kalau sepotong, tentu bisa menanamkan persepsi publik yang sepotong-potong juga," tegas Tifatul di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Kamis (12/10/2009).Menurut Tifatul, video tersebut justru tidak akan menjelaskan keadaan. Sebaliknya, malah menanamkan persepsi publik untuk benci terhadap tokoh berinisial A.Dia berharap video itu segera dibuktikan keotentikannya dengan cara diklarifikasi di Mahkamah Konstitusi. "Jangan malah dibuat blunder," katanya.DENPASAR - Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring menyayangkan video Williardi Wizar dan Antasari Azhar yang dirilis Mabes Polri kepada media massa belum lama ini. Video itu dinilai menyesatkan."Video itu jelas bukan seluruhnya fakta, karena hanya sepotong-porong. Kalau sepotong, tentu bisa menanamkan persepsi publik yang sepotong-potong juga," tegas Tifatul di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Kamis (12/10/2009).Menurut Tifatul, video tersebut justru tidak akan menjelaskan keadaan. Sebaliknya, malah menanamkan persepsi publik untuk benci terhadap tokoh berinisial A.Dia berharap video itu segera dibuktikan keotentikannya dengan cara diklarifikasi di Mahkamah Konstitusi. "Jangan malah dibuat blunder," katanya.