Berlarutnya isu perselisihan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri, serta korupsi dalam pengucuran dana talangan Rp6,7 triliun kepada Bank Century merugikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jika dibiarkan, seratus hari pemerintahan baru terancam tidak efektif.https://news.okezone.com/read/2009/11/13/339/275078/seratus-hari-pemerintahan-baru-tak-efektifidhttps://news.okezone.com/read/2009/11/13/339/275078/seratus-hari-pemerintahan-baru-tak-efektifhttps://news.okezone.com/read/2009/11/13/339/275078/seratus-hari-pemerintahan-baru-tak-efektifJum'at 13 November 2009 08:01 WIBInsaf Albert Tariganhttps://e.okezone.com/error.pngJAKARTA - Berlarutnya isu perselisihan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri, serta korupsi dalam pengucuran dana talangan Rp6,7 triliun kepada Bank Century merugikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jika dibiarkan, seratus hari pemerintahan baru terancam tidak efektif. Demikian hasil riset analisis media oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang diterima okezone, Kamis (12/11/2009). Riset dilakukan sejak tanggal 3 hingga 9 November 2009 terhadap lima koran nasional yakni Kompas, Koran Tempo, Media Indonesisa, Republika, dan Seputar Indonesia. "Persepsi negatif terhadap presiden meningkat dari 53,8 persen menjadi 64 persen," kata Direktur Eksekutif LSI Denny JA dalam rilis yang diterima okezone. Dia menjelaskan, ada empat alasan yang mengakibatkan hal tersebut. Pertama, presiden dianggap lebih banyak memainkan wacana ketimbang bertindak kongkret dan cepat. Presiden, misalnya mengecam pencatutan namanya yang seolah-olah ikut mendukung kriminalisasi KPK, sebagaimana terdengar dalam rekaman hasil sadapan KPK. "Namun, presiden tak kunjung melaporkan pencemaran nama baiknya kepada polisi. Padahal, untuk kasus pencemaran nama baiknya oleh Zaenal Maarif, presiden melaporkannya," ujar Denny. Sikap diam presiden yang tak kunjung bertindak untuk mengusut pencatutan namanya, justru menambah kecurigaan bahwa presiden terlibat. Kedua, Partai Demokrat menjadi satu-satunya partai besar yang tidak ikut dalam Hak Angket Bank Century. Fraksi partai lain sudah bersama memperjuangkan hak itu seperti PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, PKS, PAN dan PPP. "Absennya Partai Demokrat dalam hak angket mengkonfirmasi bahwa Presiden dan lingkarannya memilih jalan berbeda dengan sentimen publik," tandasnya. Ketiga, lanjut Denny, rumor pelemahan KPK agar dana Bank Century tidak terungkap kian menguat dengan pernyataan Wiliardi Wizard bahwa dia diminta bersaksi untuk menjaring Ketua KPK Antasari Azhar. Sementara, rumor adanya dana Bank Century yang mengalir ke tim kampanye salah satu pihak semakin sering disuarakan oleh pengamat, LSM, dan orang partai. Adapaun faktor keempat ialah rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Bibit dan Chandra atau Tim Delapan. Tim Delapan merekomendasikan agar kasus Bibit-Chadnra dihentikan karena tak cukup bukti. Oleh presiden, rekomendasi ini dikembalikan kepada Polri dan Kejaksaan Agung yang justru dicurigai dalam kasus ini.  Denny menambahkan, seratus hari pemerintahan baru yang seharusnya menjadi bulan madu bagi presiden akan tenggelam oleh persepsi negatif yang muncul akibat kasus KPK, Polri, dan Century. "Leadership presiden tengah diuji, pemerintahan baru seratus hari pertamanya terancam tidak efektif," pungkas Denny.JAKARTA - Berlarutnya isu perselisihan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri, serta korupsi dalam pengucuran dana talangan Rp6,7 triliun kepada Bank Century merugikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jika dibiarkan, seratus hari pemerintahan baru terancam tidak efektif. Demikian hasil riset analisis media oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang diterima okezone, Kamis (12/11/2009). Riset dilakukan sejak tanggal 3 hingga 9 November 2009 terhadap lima koran nasional yakni Kompas, Koran Tempo, Media Indonesisa, Republika, dan Seputar Indonesia. "Persepsi negatif terhadap presiden meningkat dari 53,8 persen menjadi 64 persen," kata Direktur Eksekutif LSI Denny JA dalam rilis yang diterima okezone. Dia menjelaskan, ada empat alasan yang mengakibatkan hal tersebut. Pertama, presiden dianggap lebih banyak memainkan wacana ketimbang bertindak kongkret dan cepat. Presiden, misalnya mengecam pencatutan namanya yang seolah-olah ikut mendukung kriminalisasi KPK, sebagaimana terdengar dalam rekaman hasil sadapan KPK. "Namun, presiden tak kunjung melaporkan pencemaran nama baiknya kepada polisi. Padahal, untuk kasus pencemaran nama baiknya oleh Zaenal Maarif, presiden melaporkannya," ujar Denny. Sikap diam presiden yang tak kunjung bertindak untuk mengusut pencatutan namanya, justru menambah kecurigaan bahwa presiden terlibat. Kedua, Partai Demokrat menjadi satu-satunya partai besar yang tidak ikut dalam Hak Angket Bank Century. Fraksi partai lain sudah bersama memperjuangkan hak itu seperti PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, PKS, PAN dan PPP. "Absennya Partai Demokrat dalam hak angket mengkonfirmasi bahwa Presiden dan lingkarannya memilih jalan berbeda dengan sentimen publik," tandasnya. Ketiga, lanjut Denny, rumor pelemahan KPK agar dana Bank Century tidak terungkap kian menguat dengan pernyataan Wiliardi Wizard bahwa dia diminta bersaksi untuk menjaring Ketua KPK Antasari Azhar. Sementara, rumor adanya dana Bank Century yang mengalir ke tim kampanye salah satu pihak semakin sering disuarakan oleh pengamat, LSM, dan orang partai. Adapaun faktor keempat ialah rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Bibit dan Chandra atau Tim Delapan. Tim Delapan merekomendasikan agar kasus Bibit-Chadnra dihentikan karena tak cukup bukti. Oleh presiden, rekomendasi ini dikembalikan kepada Polri dan Kejaksaan Agung yang justru dicurigai dalam kasus ini.  Denny menambahkan, seratus hari pemerintahan baru yang seharusnya menjadi bulan madu bagi presiden akan tenggelam oleh persepsi negatif yang muncul akibat kasus KPK, Polri, dan Century. "Leadership presiden tengah diuji, pemerintahan baru seratus hari pertamanya terancam tidak efektif," pungkas Denny.