Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengkritik pola pemekaran wilayah di sejumlah daerah selama ini, karena acapkali bermotifkan kepentingan politis semata.https://news.okezone.com/read/2009/11/21/337/277878/senator-kritik-motif-pemekaran-daerahidhttps://news.okezone.com/read/2009/11/21/337/277878/senator-kritik-motif-pemekaran-daerahhttps://news.okezone.com/read/2009/11/21/337/277878/senator-kritik-motif-pemekaran-daerahSabtu 21 November 2009 19:01 WIBGin Gin Tigin GinulurIrman Gusmanhttps://img.okezone.com/content/2009/11/21/337/277878/SfrDkJZzNw.jpgBANDUNG - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengkritik pola pemekaran wilayah di sejumlah daerah selama ini, karena acapkali bermotifkan kepentingan politis semata. "Pemekaran pada hakikatnya adalah upaya untuk melakukan reformasi pelayanan publik yang cepat, murah, dan berkualitas. Namun pada kenyataannya, pelayanan publik terutama di daerah pemekaran belum berjalan maksimal," kata Ketua DPD RI Irman Gusman di Grand Preanger Hotel, Jalan Asia Afrika, Bandung, Sabtu (21/11/009). Irman menambahkan, DPD mendukung pemekaran sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Meski begitu, penerapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh kajian yang matang. "Pemekaran hendaknya direncanakan secara konseptual sebagai instrumen pembangunan daerah dengan mempertimbangan banyak aspek, baik pertimbangan skala lokal, regional, kepulauan, ataupun nasional," kata Irman. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, pengamat sosial Thamrin Amal Tomagola, dan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syarif Hidayat. BANDUNG - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengkritik pola pemekaran wilayah di sejumlah daerah selama ini, karena acapkali bermotifkan kepentingan politis semata. "Pemekaran pada hakikatnya adalah upaya untuk melakukan reformasi pelayanan publik yang cepat, murah, dan berkualitas. Namun pada kenyataannya, pelayanan publik terutama di daerah pemekaran belum berjalan maksimal," kata Ketua DPD RI Irman Gusman di Grand Preanger Hotel, Jalan Asia Afrika, Bandung, Sabtu (21/11/009). Irman menambahkan, DPD mendukung pemekaran sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Meski begitu, penerapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh kajian yang matang. "Pemekaran hendaknya direncanakan secara konseptual sebagai instrumen pembangunan daerah dengan mempertimbangan banyak aspek, baik pertimbangan skala lokal, regional, kepulauan, ataupun nasional," kata Irman. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, pengamat sosial Thamrin Amal Tomagola, dan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syarif Hidayat.