Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus Bank Century dan penyelesaian kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah masih terlalu normatif. Presiden tidak to the point. https://news.okezone.com/read/2009/11/23/339/278469/pidato-presiden-sby-sangat-normatifidhttps://news.okezone.com/read/2009/11/23/339/278469/pidato-presiden-sby-sangat-normatifhttps://news.okezone.com/read/2009/11/23/339/278469/pidato-presiden-sby-sangat-normatifSenin 23 November 2009 21:20 WIBAhmad DaniPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)https://img.okezone.com/content/2009/11/23/339/278469/U3YWs5MEN9.jpgJAKARTA - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus Bank Century dan penyelesaian kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah masih terlalu normatif. Presiden tidak to the point."Dalam hal Bank Century, kita diminta menunggu lagi penjelasan dan klarifikasi dari pihak Menkeu dan BI tanpa ditetapkan batas waktunya," kata anggota Fraksi Hanura, Akbar Faisal dalam pesan singkatnya kepada okezone, Senin (23/11/2009)Akbar menerangkan, seharusnya presiden bisa bersikap lebih progresif dengan membawa kasus tersebut ke area hukum dengan bukti dasar laporan audit investigasi BPK. Dalam kasus Bibit-Chandra, tidak ada juga langkah tegas dan konkret. Instruksi kepada Polri dan Kejakgung untuk melakukan pembenahan internal adalah bukti presiden tak pernah bisa bersikap tegas dalam memenuhi azas keadilan yang dirindukan masyarakat.Rencana pembentukan tim khusus untuk memberantas mafia korupsi atau markus yang langsung dibawah kendali presiden adalah bentuk ketidakpercayaan kepada Polri & Jakgung. "Saya yakin tidak akan efektif. Harapan bahwa presden akan mengambil langkah sangat tegas malam ini ternyata tdk terbukti." jelas Akbar.JAKARTA - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus Bank Century dan penyelesaian kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah masih terlalu normatif. Presiden tidak to the point."Dalam hal Bank Century, kita diminta menunggu lagi penjelasan dan klarifikasi dari pihak Menkeu dan BI tanpa ditetapkan batas waktunya," kata anggota Fraksi Hanura, Akbar Faisal dalam pesan singkatnya kepada okezone, Senin (23/11/2009)Akbar menerangkan, seharusnya presiden bisa bersikap lebih progresif dengan membawa kasus tersebut ke area hukum dengan bukti dasar laporan audit investigasi BPK. Dalam kasus Bibit-Chandra, tidak ada juga langkah tegas dan konkret. Instruksi kepada Polri dan Kejakgung untuk melakukan pembenahan internal adalah bukti presiden tak pernah bisa bersikap tegas dalam memenuhi azas keadilan yang dirindukan masyarakat.Rencana pembentukan tim khusus untuk memberantas mafia korupsi atau markus yang langsung dibawah kendali presiden adalah bentuk ketidakpercayaan kepada Polri & Jakgung. "Saya yakin tidak akan efektif. Harapan bahwa presden akan mengambil langkah sangat tegas malam ini ternyata tdk terbukti." jelas Akbar.