Rencana pembentukan tim khusus untuk memberantas mafia peradilan atau markus yang langsung berada di bawah pengawasan Presiden, justru akan menunjukkan ketidakpercayaan Presiden terhadap Polri dan Kejaksaan Agung.https://news.okezone.com/read/2009/11/24/339/278686/berantas-markus-sby-tak-perlu-bentuk-tim-khususidhttps://news.okezone.com/read/2009/11/24/339/278686/berantas-markus-sby-tak-perlu-bentuk-tim-khusushttps://news.okezone.com/read/2009/11/24/339/278686/berantas-markus-sby-tak-perlu-bentuk-tim-khususSelasa 24 November 2009 13:06 WIBMaria Ulfa Eleven SafaPresiden SBY (Foto: presidensby.info)https://img.okezone.com/content/2009/11/24/339/278686/fStZwDQrjJ.jpg Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 JAKARTA - Rencana pembentukan tim khusus untuk memberantas mafia peradilan atau markus yang langsung berada di bawah pengawasan Presiden, justru akan menunjukkan ketidakpercayaan Presiden terhadap Polri dan Kejaksaan Agung. "Saya yakin ini tidak akan efektif," ujar juru bicara Fraksi Hanura Akbar Faisal kepada okezone di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2009). Dalam pidatonya semalam, Presiden akan membuat satuan tugas khusus untuk mengatasi masalah markus. Tim tersebut akan berada di bawah Presiden. "(Pidato Presiden) sangat normatif. Seharusnya Presiden lebih progresif dan membawanya ke area hukum," imbuhnya. Akbar juga menyayangkan sikap Presiden terhadap kasus Bibit dan Chandra yang tidak tegas dan konkret. "Instruksi Presiden kepada Polri dan Kejagung untuk melakukan pembenahan internal adalah bukti Presiden tidak pernah bisa bersikap tegas dalam memenuhi azas peradilan yang dirindukan rakyat," tandasnya. Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 JAKARTA - Rencana pembentukan tim khusus untuk memberantas mafia peradilan atau markus yang langsung berada di bawah pengawasan Presiden, justru akan menunjukkan ketidakpercayaan Presiden terhadap Polri dan Kejaksaan Agung. "Saya yakin ini tidak akan efektif," ujar juru bicara Fraksi Hanura Akbar Faisal kepada okezone di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2009). Dalam pidatonya semalam, Presiden akan membuat satuan tugas khusus untuk mengatasi masalah markus. Tim tersebut akan berada di bawah Presiden. "(Pidato Presiden) sangat normatif. Seharusnya Presiden lebih progresif dan membawanya ke area hukum," imbuhnya. Akbar juga menyayangkan sikap Presiden terhadap kasus Bibit dan Chandra yang tidak tegas dan konkret. "Instruksi Presiden kepada Polri dan Kejagung untuk melakukan pembenahan internal adalah bukti Presiden tidak pernah bisa bersikap tegas dalam memenuhi azas peradilan yang dirindukan rakyat," tandasnya.