Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertanggung jawab dalam kasus Bank Century.https://news.okezone.com/read/2009/11/29/339/280046/hmi-desak-sri-mulyani-boediono-tanggung-jawabidhttps://news.okezone.com/read/2009/11/29/339/280046/hmi-desak-sri-mulyani-boediono-tanggung-jawabhttps://news.okezone.com/read/2009/11/29/339/280046/hmi-desak-sri-mulyani-boediono-tanggung-jawabMinggu 29 November 2009 15:54 WIBFahmi Firdaus https://img.okezone.com/content/2009/11/29/339/280046/ExRh0oPtO2.jpgJAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertanggung jawab dalam kasus Bank Century. Menurut Ketua PB HMI Arif Mostofa, Boediono dan Sri Mulyani adalah dua orang pengambil kebijakan mengenai bail out Century. "Kami meminta pertanggungjawaban moral, politik dan hukum dari Boediono serta Sri Mulyani sebagai pengambil kebijakan," katanya di Kantor PB HMI, Jalan Diponegoro, Jakarta, Minggu (29/11/2009). Dia juga meminta pemerintah segera menuntaskan pengembalian uang nasabah Bank Century. "Kami juga mendesak PPATK untuk membuka data aliran dana Bank Century secara transparan. PPATK tidak perlu takut," katanya.Mengenai pansus hak angket Bank Century, Arif berpendapat, tim inisiator yang selayaknya mengomandani jalannya hak anggota DPR ini. "Sebaiknya dari anggota yang menggusung hak angket, tidak diambil alih oleh Demokrat," pungkasnya.JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertanggung jawab dalam kasus Bank Century. Menurut Ketua PB HMI Arif Mostofa, Boediono dan Sri Mulyani adalah dua orang pengambil kebijakan mengenai bail out Century. "Kami meminta pertanggungjawaban moral, politik dan hukum dari Boediono serta Sri Mulyani sebagai pengambil kebijakan," katanya di Kantor PB HMI, Jalan Diponegoro, Jakarta, Minggu (29/11/2009). Dia juga meminta pemerintah segera menuntaskan pengembalian uang nasabah Bank Century. "Kami juga mendesak PPATK untuk membuka data aliran dana Bank Century secara transparan. PPATK tidak perlu takut," katanya.Mengenai pansus hak angket Bank Century, Arif berpendapat, tim inisiator yang selayaknya mengomandani jalannya hak anggota DPR ini. "Sebaiknya dari anggota yang menggusung hak angket, tidak diambil alih oleh Demokrat," pungkasnya.