<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Wapres: Ujian Nasional Masih Diperlukan</title><description>Wakil Presiden Boediono menegaskan bahwa Ujian Nasional (UN) tetap diperlukan, untuk mendeteksi kualitas pendidikan nasional dengan standar yang telah ditentukan.</description><link>https://news.okezone.com/read/2009/12/26/337/288346/wapres-ujian-nasional-masih-diperlukan</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2009/12/26/337/288346/wapres-ujian-nasional-masih-diperlukan"/><item><title>Wapres: Ujian Nasional Masih Diperlukan</title><link>https://news.okezone.com/read/2009/12/26/337/288346/wapres-ujian-nasional-masih-diperlukan</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2009/12/26/337/288346/wapres-ujian-nasional-masih-diperlukan</guid><pubDate>Sabtu 26 Desember 2009 14:20 WIB</pubDate><dc:creator>Andina Meryani</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2009/12/26/337/288346/AuZ2m0N1CW.jpg" expression="full" type="image/jpeg"></media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2009/12/26/337/288346/AuZ2m0N1CW.jpg</image><title></title></images><description>BANDA ACEH - Wakil Presiden Boediono menegaskan bahwa Ujian Nasional (UN) tetap diperlukan, untuk mendeteksi kualitas pendidikan nasional dengan standar yang telah ditentukan.Demikian disampaikan Wapres saat menjawab pertanyaan salah seorang siswi bernama Murtia dari SMA 1 Banda Aceh tentang tingginya standarisasi nilai Ujian Nasional oleh pemerintah, padahal sarana dan prasarana pendidikan di daerah masih jauh tertinggal dibanding dengan kota besar.&quot;Ujian nasional masih sangat diperlukan untuk mengetahui dan menggunakan standar yang sama. Tanpa standar itu, daerah yang tertinggal akan terus tertinggal karena tidak terdeteksi,&quot; ujar Boediono di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Sabtu (26/12/2009).Wapres juga tidak menampik bahwa saat ini ada ketimpangan mengenai sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah-daerah tertinggal. Namun, dia berjanji akan memprioritaskan perbaikan tersebut bekerja sama dengan pemerintah daerah.Karena, menurut Boediono, perbaikan mutu, sarana, dan prasarana pendidikan bukan sekadar tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah. Pemerintah pusat, lanjutnya sudah mengupayakan  pemenuhan amanat UUD 1945 dengan mengalokasikan anggaran pendidikan dari APBN sebesar 20 persen.Boediono meminta pemerintah daerah hingga pelaku usaha untuk ikut aktif dalam membantu dunia pendidikan. &amp;ldquo;Pendidikan bukan hanya tanggung jawab negara, tapi semua pihak termasuk kalangan bisnis. Salah satunya dengan Program beasiswa yang sangat strategis, akses pendidikan terbatas akan kita tingkatkan,&quot; pungkasnya.</description><content:encoded>BANDA ACEH - Wakil Presiden Boediono menegaskan bahwa Ujian Nasional (UN) tetap diperlukan, untuk mendeteksi kualitas pendidikan nasional dengan standar yang telah ditentukan.Demikian disampaikan Wapres saat menjawab pertanyaan salah seorang siswi bernama Murtia dari SMA 1 Banda Aceh tentang tingginya standarisasi nilai Ujian Nasional oleh pemerintah, padahal sarana dan prasarana pendidikan di daerah masih jauh tertinggal dibanding dengan kota besar.&quot;Ujian nasional masih sangat diperlukan untuk mengetahui dan menggunakan standar yang sama. Tanpa standar itu, daerah yang tertinggal akan terus tertinggal karena tidak terdeteksi,&quot; ujar Boediono di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Sabtu (26/12/2009).Wapres juga tidak menampik bahwa saat ini ada ketimpangan mengenai sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah-daerah tertinggal. Namun, dia berjanji akan memprioritaskan perbaikan tersebut bekerja sama dengan pemerintah daerah.Karena, menurut Boediono, perbaikan mutu, sarana, dan prasarana pendidikan bukan sekadar tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah. Pemerintah pusat, lanjutnya sudah mengupayakan  pemenuhan amanat UUD 1945 dengan mengalokasikan anggaran pendidikan dari APBN sebesar 20 persen.Boediono meminta pemerintah daerah hingga pelaku usaha untuk ikut aktif dalam membantu dunia pendidikan. &amp;ldquo;Pendidikan bukan hanya tanggung jawab negara, tapi semua pihak termasuk kalangan bisnis. Salah satunya dengan Program beasiswa yang sangat strategis, akses pendidikan terbatas akan kita tingkatkan,&quot; pungkasnya.</content:encoded></item></channel></rss>
