Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Indria Fernida menyatakan, penindakan terhadap kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) oleh Kepolisian RI belum efektif.https://news.okezone.com/read/2009/12/27/339/288473/sanksi-terhadap-pelanggar-ham-belum-efektifidhttps://news.okezone.com/read/2009/12/27/339/288473/sanksi-terhadap-pelanggar-ham-belum-efektifhttps://news.okezone.com/read/2009/12/27/339/288473/sanksi-terhadap-pelanggar-ham-belum-efektifMinggu 27 Desember 2009 13:24 WIBRizka Diputrahttps://e.okezone.com/error.pngJAKARTA - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Indria Fernida menyatakan, penindakan terhadap kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) oleh Kepolisian RI belum efektif.   "Kami melihat mungkin ada perbaikan dalam menindak pelanggaran HAM, tapi tampaknya belum efektif dilakukan," katanya dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta, Minggu (27/12/2009).   Menurut dia, hal ini menjadi kontraproduktif teradap Polri untuk membenahi dirinya. Sebab itu, Indria memandang perlu pembenahan kultural dan akuntabilitas internal Polri.   "Pembenahan akuntabilitas internal menjadi penting dan harus ada sanksi jelas dan terukur terhadap perilaku pelanggaran HAM," tandasnya.   Kontras meminta pembenahan diprioritaskan di daerah-daerah di tingkat Polda, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat secara langsung.  JAKARTA - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Indria Fernida menyatakan, penindakan terhadap kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) oleh Kepolisian RI belum efektif.   "Kami melihat mungkin ada perbaikan dalam menindak pelanggaran HAM, tapi tampaknya belum efektif dilakukan," katanya dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta, Minggu (27/12/2009).   Menurut dia, hal ini menjadi kontraproduktif teradap Polri untuk membenahi dirinya. Sebab itu, Indria memandang perlu pembenahan kultural dan akuntabilitas internal Polri.   "Pembenahan akuntabilitas internal menjadi penting dan harus ada sanksi jelas dan terukur terhadap perilaku pelanggaran HAM," tandasnya.   Kontras meminta pembenahan diprioritaskan di daerah-daerah di tingkat Polda, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat secara langsung.