Tidak ingin tersandung masalah korupsi, Mendagri Gamawan Fauzi siang ini bertandang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi terkait program Nomir Induk Kependudukan (NIK).https://news.okezone.com/read/2009/12/28/337/288768/mendagri-konsultasi-program-nik-ke-kantor-kpkidhttps://news.okezone.com/read/2009/12/28/337/288768/mendagri-konsultasi-program-nik-ke-kantor-kpkhttps://news.okezone.com/read/2009/12/28/337/288768/mendagri-konsultasi-program-nik-ke-kantor-kpkSenin 28 Desember 2009 15:02 WIBRizka DiputraMendagri Gamawan Fauzihttps://img.okezone.com/content/2009/12/28/337/288768/HMcIHzxI0X.jpgJAKARTA - Tidak ingin tersandung masalah korupsi, Mendagri Gamawan Fauzi siang ini bertandang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi terkait program Nomir Induk Kependudukan (NIK).Mantan Gubernur Sumatera Barat itu terlihat datang ke kantor KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, sekira pukul 14.25 WIB. Gamawan datang dengan mengendarai Toyota Camri bernomor polisi RI 16.“Mau konsultasi pelaksanaan program ke depan. Mengenai NIK itu dimana program ke depan, supaya jangan salah lagi,” ujarnya kepada wartawan, Senin (28/12/2009).Dijelaskan, anggaran program NIK diperkirakan mencapai Rp6 triliun. Berdasarkan undang-undang, program ini harus sudah terealisasi pada tahun 2011.“Kan UU menyatakan sampai akhir tahun 2011, NIK itu sudah harus ada. Supaya jangan salah, makanya saya konsultasi dulu,” tandasnya.JAKARTA - Tidak ingin tersandung masalah korupsi, Mendagri Gamawan Fauzi siang ini bertandang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi terkait program Nomir Induk Kependudukan (NIK).Mantan Gubernur Sumatera Barat itu terlihat datang ke kantor KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, sekira pukul 14.25 WIB. Gamawan datang dengan mengendarai Toyota Camri bernomor polisi RI 16.“Mau konsultasi pelaksanaan program ke depan. Mengenai NIK itu dimana program ke depan, supaya jangan salah lagi,” ujarnya kepada wartawan, Senin (28/12/2009).Dijelaskan, anggaran program NIK diperkirakan mencapai Rp6 triliun. Berdasarkan undang-undang, program ini harus sudah terealisasi pada tahun 2011.“Kan UU menyatakan sampai akhir tahun 2011, NIK itu sudah harus ada. Supaya jangan salah, makanya saya konsultasi dulu,” tandasnya.