Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif mengaku prihatin atas bagi-bagi mobil Toyota Crown Royal Saloon kepada pejabat negara. Seharusnya, lanjut Syafii, para pejabat tidak menerima mobil seharga Rp1,3 miliar tersebut.https://news.okezone.com/read/2009/12/29/337/289204/syafii-maarif-pejabat-seharusnya-naik-kijangidhttps://news.okezone.com/read/2009/12/29/337/289204/syafii-maarif-pejabat-seharusnya-naik-kijanghttps://news.okezone.com/read/2009/12/29/337/289204/syafii-maarif-pejabat-seharusnya-naik-kijangSelasa 29 Desember 2009 17:36 WIBLira Astriafoto: Maria Ulfa/okezonehttps://img.okezone.com/content/2009/12/29/337/289204/UEEWkeotf1.jpgJAKARTA - Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif mengaku prihatin atas bagi-bagi mobil Toyota Crown Royal Saloon kepada pejabat negara. Seharusnya, lanjut Syafii, para pejabat tidak menerima mobil seharga Rp1,3 miliar tersebut.“Saya tidak tahu ada pejabat dapat mobil baru. Tetapi kalau ada, itu namanya hati nurani sudah runtuh,” kata Syafii di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (29/12/2009).Syafii bahkan menyarankan, agar pejabat tersebut menggunakan mobil yang sederhana dan nyaman. “Sebaiknya pejabat naik (Toyota) Kijang saja,” paparnya.Pengadaan mobil pejabat oleh pemerintah menimbulkan polemik di masyarakat. Namun, pengadaan mobil mewah tersebut ternyata sudah mendapat persetujuan DPR. Sejumlah pihak menilai, program pengadaan mobil dinas menteri yang baru tidak tepat, mengingat angka kemiskinan di negeri ini masih belum mengalami penurunan. Terlebih, pelayanan kepada masyarakat dari para pejabat ini juga masih belum mendapat perhatian yang serius.JAKARTA - Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif mengaku prihatin atas bagi-bagi mobil Toyota Crown Royal Saloon kepada pejabat negara. Seharusnya, lanjut Syafii, para pejabat tidak menerima mobil seharga Rp1,3 miliar tersebut.“Saya tidak tahu ada pejabat dapat mobil baru. Tetapi kalau ada, itu namanya hati nurani sudah runtuh,” kata Syafii di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (29/12/2009).Syafii bahkan menyarankan, agar pejabat tersebut menggunakan mobil yang sederhana dan nyaman. “Sebaiknya pejabat naik (Toyota) Kijang saja,” paparnya.Pengadaan mobil pejabat oleh pemerintah menimbulkan polemik di masyarakat. Namun, pengadaan mobil mewah tersebut ternyata sudah mendapat persetujuan DPR. Sejumlah pihak menilai, program pengadaan mobil dinas menteri yang baru tidak tepat, mengingat angka kemiskinan di negeri ini masih belum mengalami penurunan. Terlebih, pelayanan kepada masyarakat dari para pejabat ini juga masih belum mendapat perhatian yang serius.