Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan menolak pemberian mobil Toyota Crown Saloon yang dianggarkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010.https://news.okezone.com/read/2009/12/29/337/289214/kpk-tolak-pemberian-toyota-crown-saloonidhttps://news.okezone.com/read/2009/12/29/337/289214/kpk-tolak-pemberian-toyota-crown-saloonhttps://news.okezone.com/read/2009/12/29/337/289214/kpk-tolak-pemberian-toyota-crown-saloonSelasa 29 Desember 2009 17:55 WIBLira Astriahttps://e.okezone.com/error.pngJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan menolak pemberian mobil Toyota Crown Saloon yang dianggarkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010.“Walupun sudah masuk pos APBN, tetapi pimpinan KPK tidak akan menerima mobil tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (29/12/2009).Haryono justru menyarankan, agar mobil seharga Rp1,3 miliar tersebut diganti dengan mobil lain yakni Toyota Innova.“Sebaiknya mobil dinas yang digunakan adalah Toyota Innova. Karena selain kualitasnya bagus, juga merupakan produk dalam negeri,” tegasnya.Sejumlah pihak menilai, program pengadaan mobil dinas menteri yang baru tidak tepat, mengingat angka kemiskinan di negeri ini masih belum mengalami penurunan. Terlebih, pelayanan kepada masyarakat dari para pejabat ini juga masih belum mendapat perhatian yang serius.JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan menolak pemberian mobil Toyota Crown Saloon yang dianggarkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010.“Walupun sudah masuk pos APBN, tetapi pimpinan KPK tidak akan menerima mobil tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (29/12/2009).Haryono justru menyarankan, agar mobil seharga Rp1,3 miliar tersebut diganti dengan mobil lain yakni Toyota Innova.“Sebaiknya mobil dinas yang digunakan adalah Toyota Innova. Karena selain kualitasnya bagus, juga merupakan produk dalam negeri,” tegasnya.Sejumlah pihak menilai, program pengadaan mobil dinas menteri yang baru tidak tepat, mengingat angka kemiskinan di negeri ini masih belum mengalami penurunan. Terlebih, pelayanan kepada masyarakat dari para pejabat ini juga masih belum mendapat perhatian yang serius.