Rencana demo besar-besaran mendesak pemerintahan SBY-Boediono untuk mundur mengundang pro dan kontra dari sejumlah anggota DPR.https://news.okezone.com/read/2010/01/04/339/290658/anggota-dpr-dukung-demo-100-hari-sby-boedionoidhttps://news.okezone.com/read/2010/01/04/339/290658/anggota-dpr-dukung-demo-100-hari-sby-boedionohttps://news.okezone.com/read/2010/01/04/339/290658/anggota-dpr-dukung-demo-100-hari-sby-boedionoSenin 04 Januari 2010 12:38 WIBOlivia MariettaPresiden SBY dan Wakil Presiden Boediono (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2010/01/04/339/290658/z2ZQYtAU1z.jpgJAKARTA - Rencana demo besar-besaran mendesak pemerintahan SBY-Boediono untuk mundur mengundang pro dan kontra dari sejumlah anggota DPR.   Anggota DPR dari Fraksi Hanura Akbar Faizal menyambut baik rencana aksi besar tersebut. Setiap rakyat Indonesia, menurut dia, bebas menyampaikan pendapat dan itu merupakan risiko demokrasi.   “Kita tidak bisa melarang orang untuk berdemo di negara demokrasi, yang penting tidak ribut dan anarkis,” katanya saat dihubungi okezone, Senin (4/1/2010).   Menurut Akbar, SBY-Boediono tidak melakukan sesuatu yang berarti untuk Indonesia dalam masa 100 hari pemerintahan mereka. “Mereka tidak tercapai targetnya, tapi tidak bisa dikasih punishment juga,” paparnya.   Akbar juga menilai pemerintahan SBY tidak efektif. Aksi besar-besaran tersebut rencananya akan diadakan oleh sejumlah elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat yang tergabung dalam Petisi 28 pada 28 Januari mendatang.   Mereka menuntut SBY-Boediono mundur sebagai Presiden dan Wakil Presiden karena dinilai gagal manjalankan program 100 harinya.  JAKARTA - Rencana demo besar-besaran mendesak pemerintahan SBY-Boediono untuk mundur mengundang pro dan kontra dari sejumlah anggota DPR.   Anggota DPR dari Fraksi Hanura Akbar Faizal menyambut baik rencana aksi besar tersebut. Setiap rakyat Indonesia, menurut dia, bebas menyampaikan pendapat dan itu merupakan risiko demokrasi.   “Kita tidak bisa melarang orang untuk berdemo di negara demokrasi, yang penting tidak ribut dan anarkis,” katanya saat dihubungi okezone, Senin (4/1/2010).   Menurut Akbar, SBY-Boediono tidak melakukan sesuatu yang berarti untuk Indonesia dalam masa 100 hari pemerintahan mereka. “Mereka tidak tercapai targetnya, tapi tidak bisa dikasih punishment juga,” paparnya.   Akbar juga menilai pemerintahan SBY tidak efektif. Aksi besar-besaran tersebut rencananya akan diadakan oleh sejumlah elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat yang tergabung dalam Petisi 28 pada 28 Januari mendatang.   Mereka menuntut SBY-Boediono mundur sebagai Presiden dan Wakil Presiden karena dinilai gagal manjalankan program 100 harinya.