Berbagai persoalan di bidang hukum muncul dalam 100 hari pertama pemerintahan SBY-Boediono. Hal itu membuat kinerja kabinet yang ada di bawahnya seakan tak terlihat.https://news.okezone.com/read/2010/01/06/339/291328/minimal-kerja-setahun-sby-baru-rombak-kabinetidhttps://news.okezone.com/read/2010/01/06/339/291328/minimal-kerja-setahun-sby-baru-rombak-kabinethttps://news.okezone.com/read/2010/01/06/339/291328/minimal-kerja-setahun-sby-baru-rombak-kabinetRabu 06 Januari 2010 09:29 WIBLamtiur Kristin Natalia MalauKabinet Indonesia Bersatu Jilid II (Foto: Daylife)https://img.okezone.com/content/2010/01/06/339/291328/qRHnIWM8cy.jpgJAKARTA - Berbagai persoalan di bidang hukum muncul dalam 100 hari pertama pemerintahan SBY-Boediono. Hal itu membuat kinerja kabinet yang ada di bawahnya seakan tak terlihat.   Wacana reshuffle pun muncul. Namun hal itu tidak akan serta-merta dilakukan Presiden dalam masa 100 harinya ini.   "Yang paling aman dalam setahunlah. Itu sangat mungkin," kata pakar politik Universitas Indonesia (UI) Prof Iberamsjah kepada okezone, di Jakarta, Rabu (6/1/2010).   Wacana reshuffle, lanjut Iberamsjah, mungkin terjadi karena para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II tidak kompeten untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang besar.   "Belum kelihatan (siapa yang akan di-reshuffle). 100 hari kan nggak menguber apa-apa," paparnya.   Saat ini, para menteri yang dominan dari partai politik koalisi itu masih asyik menikmati posisi mereka sebagai pejabat negara. Mereka masih asyik mengkhayal di tengah tsunami kasus hukum, seperti skandal Bank Century dan kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).   Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam perbincangan dengan okezone mengungkapkan, alasan reshuffle adalah karena SBY menilai menteri-menteri yang berasal dari partai politik tidak bekerja secara efektif.   Mereka tidak menunjukkan performa terbaiknya untuk memenuhi target program 100 hari pemerintahannya. Kedua, meski berkoalisi, partai-partai yang menempatkan kadernya di kabinet tetap saja 'galak' di parlemen.   Kendati demikian, Ray belum bisa memprediksi menteri apa saja yang akan diganti. Kemungkinan besar kalangan profesional akan menggantikan sejumlah menteri yang berasal dari partai politik. Menurutnya, semangatnya bukan pada orang per orang, melainkan efektivitas partai dan nonpartai.  JAKARTA - Berbagai persoalan di bidang hukum muncul dalam 100 hari pertama pemerintahan SBY-Boediono. Hal itu membuat kinerja kabinet yang ada di bawahnya seakan tak terlihat.   Wacana reshuffle pun muncul. Namun hal itu tidak akan serta-merta dilakukan Presiden dalam masa 100 harinya ini.   "Yang paling aman dalam setahunlah. Itu sangat mungkin," kata pakar politik Universitas Indonesia (UI) Prof Iberamsjah kepada okezone, di Jakarta, Rabu (6/1/2010).   Wacana reshuffle, lanjut Iberamsjah, mungkin terjadi karena para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II tidak kompeten untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang besar.   "Belum kelihatan (siapa yang akan di-reshuffle). 100 hari kan nggak menguber apa-apa," paparnya.   Saat ini, para menteri yang dominan dari partai politik koalisi itu masih asyik menikmati posisi mereka sebagai pejabat negara. Mereka masih asyik mengkhayal di tengah tsunami kasus hukum, seperti skandal Bank Century dan kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).   Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam perbincangan dengan okezone mengungkapkan, alasan reshuffle adalah karena SBY menilai menteri-menteri yang berasal dari partai politik tidak bekerja secara efektif.   Mereka tidak menunjukkan performa terbaiknya untuk memenuhi target program 100 hari pemerintahannya. Kedua, meski berkoalisi, partai-partai yang menempatkan kadernya di kabinet tetap saja 'galak' di parlemen.   Kendati demikian, Ray belum bisa memprediksi menteri apa saja yang akan diganti. Kemungkinan besar kalangan profesional akan menggantikan sejumlah menteri yang berasal dari partai politik. Menurutnya, semangatnya bukan pada orang per orang, melainkan efektivitas partai dan nonpartai.